Eksplanasi

Arsiran Krem di Tepi Konservasi: Batas WUP dan Kunci RTRW Ujung Kulon

Arsiran Krem di Tepi Konservasi: Batas WUP dan Kunci RTRW Ujung Kulon
Ilustrasi batas kawasan konservasi semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon (hijau-biru) dengan perairan luar (krem-amber). Tampak garis putus-putus bersinar sebagai simbol batas zonasi pelestarian alam di sekitar semenanjung. -AI Generate

Arsiran krem menandai perairan sekitar TNUK sebagai WUP sejak 12 Februari 2026. Zona inti tetap terkunci, tetapi batas presisi dengan penyangga belum dipublikasikan rinci.

Arsiran krem pada peta lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 (foto utama) memunculkan kejanggalan prosedur publikasi batas.

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ditandai putih dan tidak masuk wilayah pertambangan. Perairan di sekelilingnya diarsir krem sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Penetapan berlaku sejak 12 Februari 2026.

Barang Bukti: Penetapan dan Riwayat Usulan

Kementerian ESDM menempatkan sebagian perairan laut sekitar TNUK ke dalam WUP melalui Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Bahlil Lahadalia.

Juru Bicara ESDM Dwi Anggia menjelaskan usulan berasal dari Pemerintah Provinsi Banten sejak 2013. Usulan tersebut dikecualikan pada Kepmen 2014, kemudian diajukan kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015.

Penetapan masuk pada Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, dilanjutkan pada Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, lalu diulang dan diperbaiki sebagian pada 2026 sesuai usulan daerah.

Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy membenarkan tiga klasifikasi: WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara. “WUP hanya memetakan potensi,” katanya. Ia menyatakan WUP tidak serta-merta menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pembanding: Lapisan Hukum Konservasi

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014 menetapkan kawasan hutan TNUK seluas 105.694,46 hektare. Rinciannya mencakup 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Kawasan berstatus situs warisan dunia UNESCO dan Geopark Nasional melalui Kepmen ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menetapkan seluruh darat dan laut TNUK sebagai kawasan konservasi yang tertutup bagi tambang.

Ari James Faraddy menegaskan pemanfaatan ruang wajib tunduk pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Tanpa kesesuaian tata ruang, izin tidak dapat diterbitkan.

Dwi Anggia menambahkan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK. “Hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di perairan sekitar maupun di dalam TNUK,” katanya, dikutip Bisnis.

Celah: Batas Presisi dan Kajian Mineral

Titik koordinat persis batas arsir WUP laut dengan zona penyangga TNUK belum dipublikasikan secara rinci. Peta lampiran menampilkan arsiran krem di perairan, tetapi overlay dengan zonasi TNUK (inti, rimba, penyangga) tidak tersedia dalam format yang mudah diakses publik.

Secara geologis, kawasan sekitar memiliki kesamaan batuan dengan Formasi Honje atau Cihonje di selatan Banten. Litologi tersebut mendukung pembentukan mineral emas hidrotermal maupun epitermal, sebagaimana bekas tambang Cibaliung yang kini berstatus pascatambang dan berada di luar batas TNUK.

Ari James Faraddy menyatakan temuan tersebut baru sebatas pembacaan peta formasi batuan awal. Belum pernah ada kajian potensi mineral di dalam batas zona konservasi TNUK karena statusnya melarang kegiatan eksplorasi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencermati dugaan keterkaitan wacana relokasi badak jawa dengan potensi tambang, tetapi menyatakan dugaan tersebut belum terkonfirmasi dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Tidak ada dokumen resmi yang menghubungkan kedua isu tersebut.

Putusan dan Pertanyaan

Putusan sementara: BELUM TERJAWAB pada transparansi spasial dan mekanisme pengawasan lintas sektor. Kawasan inti TNUK aman secara regulasi berdasarkan RTRW dan status konservasi.

Kejelasan batas arsir WUP dengan zona penyangga menjadi penentu agar aktivitas di perairan luar tidak mengancam ekosistem pesisir. Pertanyaan menggantung: Siapa yang bertanggung jawab mempublikasikan peta overlay berkoordinat dan protokol pengawasan bersama antara ESDM dan Kehutanan?

Lembaga penjawab: Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.

Kasus Pembanding: Jejak Cibaliung

PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang, mengoperasikan tambang emas di area 1.340 hektare di luar TNUK dari 2010 hingga 2022. Operasi dihentikan dan izin dikembalikan; kegiatan beralih ke pascatambang.

Kasus ini menunjukkan aktivitas mineral di sekitar Formasi Honje dapat berlangsung di luar zona konservasi tanpa menembus batas TNUK. Namun, kedekatan geografis menuntut kejelasan batas agar tidak terjadi tumpang tindih persepsi.***