Hukum

Satu Nama, Berkali Disebut, Belum Jadi Tersangka: Jejak Fuad dalam Dakwaan Kuota Haji

Satu Nama, Berkali Disebut, Belum Jadi Tersangka: Jejak Fuad dalam Dakwaan Kuota Haji
Fuad Hasan Masyhur, bos Maktour. (Dok. Forensik Narasi)

Jaksa membongkar mekanisme "satu pintu" pengisian kuota haji tambahan lewat pemilik Maktour. Namanya terus muncul di dakwaan, tapi statusnya masih saksi.

Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap pengisian kuota haji tambahan 2023–2024 diatur lewat mekanisme "satu pintu". Pintu itu bernama Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour.

Konstruksi itu dibacakan Jaksa KPK Fahmi Idris dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.

"Fuad kemudian menyatakan ingin mengelola kuota tersebut dan teknis pengisian kuota tambahan dilakukan 'satu pintu' melalui Fuad," kata jaksa.

Fuad menjabat Direktur Utama PT Makassar Toraja atau Maktour. Ia juga duduk sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah atau SATHU.

Perannya disorot berulang kali dalam rangkaian pengaturan kuota. Tapi sampai sidang digelar, Fuad belum ditetapkan sebagai tersangka. Uraian jaksa ini masih harus diuji lewat pembuktian di persidangan.

Jejak Lobi yang Ditelusuri Sejak 2022

Dakwaan menelusuri upaya Fuad memperoleh bagian kuota tambahan sampai ke 2022. Saat itu Indonesia mendapat tambahan 10 ribu kuota, tapi kuota itu tidak digunakan karena waktu pengurusan visa terlampau mepet dengan pelaksanaan haji.

Fuad kemudian menggelar rapat bersama asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tergabung dalam SATHU. Dari rapat itu muncul usulan agar kuota yang tidak terpakai dialihkan menjadi kuota haji khusus.

Pada 25 Juni 2022, Fuad melalui SATHU mengirim surat kepada pemerintah Arab Saudi. Ia meminta kuota tersebut diproses menjadi visa haji undangan atau mujamalah. Permintaan itu tidak ditindaklanjuti.

Lobi berlanjut ketika Indonesia memperoleh tambahan 8.000 kuota pada 2023. Fuad menyurati Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia juga menyurati Sekretariat Komisi VIII DPR, agar kuota itu bisa dimanfaatkan.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat itu, Hilman Latief, mengusulkan pembagian 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Yaqut menetapkan pembagian itu lewat Keputusan Menteri Agama Nomor 467 Tahun 2023: 7.360 kuota reguler dan 640 kuota khusus. Keputusan ini berbeda dari kesepakatan sebelumnya dengan DPR, yang mengalokasikan seluruh tambahan kuota untuk haji reguler.

Di sinilah kejanggalan pertama patut disorot: kesepakatan resmi dengan DPR tidak diikuti, tanpa penjelasan yang dibuka gamblang ke publik soal alasan pergeseran itu.

Dari Permintaan 8 Persen Menjadi Separuh Kuota

Menjelang penyelenggaraan haji 2024, Fuad bersama sejumlah pengurus SATHU menemui Yaqut. Mereka meminta agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dapat mengelola tambahan kuota khusus lebih dari 8 persen yang selama ini berlaku.

Yaqut meminta SATHU berkomunikasi intensif dengan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Pertemuan-pertemuan pun berlangsung di kantor Maktour dan Restoran Al Jazeera Polonia, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan itu, jaksa menyebut Fuad meminta agar teknis pengisian tambahan sekitar 20 ribu kuota dilakukan melalui dirinya. Maktour kemudian mengirim surat bertanggal 12 Januari 2024, meminta percepatan keberangkatan 110 jemaahnya.

Tambahan kuota 2024 akhirnya dibagi rata: 10 ribu untuk haji reguler, 10 ribu untuk haji khusus. Jaksa menilai pembagian ini tidak didukung kajian teknis dan menyimpang dari ketentuan 92 persen reguler serta 8 persen khusus yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pembagian rata inilah yang dipersoalkan jaksa sebagai simpul utama perkara. Skema yang semula berbasis kajian berubah jadi angka bulat 50:50, tanpa dasar teknis yang diuraikan ke publik.

Jaksa mendakwa Yaqut, Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI Asrul Aziz Taba. Mereka disebut menyebabkan kerugian negara Rp622,09 miliar.

Nama yang Disebut, Status yang Menggantung

Fuad tidak masuk daftar terdakwa. KPK sempat mencegahnya bepergian ke luar negeri dan memeriksanya berulang kali sebagai saksi, tapi pencegahan itu tidak diperpanjang sejak Februari 2026 — sebuah keganjilan yang belum dijelaskan tuntas ke publik, mengingat posisinya yang begitu sentral dalam narasi dakwaan.

KPK menyatakan pemeriksaan terhadap Fuad dilakukan untuk mendalami inisiatif, motif, dan perannya dalam pembagian kuota. Sampai berita ini ditulis, Fuad belum memberikan tanggapan atas penyebutan namanya dalam dakwaan.

Kasus kuota haji ini menambah daftar perkara di mana nama yang paling sering disebut jaksa justru tidak duduk di kursi pesakitan — pola yang pernah terlihat dalam sejumlah kasus korupsi lain, ketika peran sentral seorang pihak baru terkuak penuh lewat kesaksian orang lain di persidangan, bukan lewat status hukumnya sendiri.

Empat orang sudah didakwa, kerugian negara sudah dihitung sampai rupiah terakhir. Yang belum dijawab tinggal satu: kenapa pintu yang paling sering disebut dalam dakwaan ini belum juga diketuk status tersangka?***