Eksplanasi

Surat Gibran Tak Merinci Alasan, Polemik Ijazah Menyertainya

Surat Gibran Tak Merinci Alasan, Polemik Ijazah Menyertainya
Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran tidak merinci alasan pengunduran dirinya di tengah polemik ijazah. (Ilustrasi: AI)

Surat Gibran hanya menyebut permintaan sendiri dan kepentingan bangsa. Alasan khususnya tak dibuka, padahal polemik ijazah mengiringinya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak membeberkan alasan khusus saat mengundurkan diri, Kamis, 12 November 2026.

Gibran menyerahkan surat itu langsung kepada pimpinan MPR di Senayan, Jakarta, pukul 11.26 WIB. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

Menurut laporan beberapa media, surat itu hanya menyebut pengunduran diri atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara.

Salinan surat yang sama dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto, yang pada Selasa, 10 November, telah menerima niat Gibran dalam pertemuan sekitar 2,5 jam.

Konstitusi Tak Mewajibkan Alasan

Menurut penjelasan beberapa media, Pasal 8 UUD 1945 tidak merinci format surat pengunduran diri wakil presiden.

Pengunduran diri juga tidak memerlukan persetujuan DPR ataupun MPR. Jabatan wakil presiden kosong sejak 12 November.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut keputusan itu hak individu Gibran.

Meski begitu, surat tanpa alasan rinci itu disampaikan di tengah rangkaian putusan dan laporan yang berdekatan waktunya.

Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran, tetapi tidak mendiskualifikasinya.

Mahkamah Agung lalu membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya pada 30 Oktober.

Pada 11 November, hari kabar pengunduran diri itu dibenarkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani keputusan nomor 206 tahun 2026 yang mencabut surat itu.

Surat pengunduran diri itu sendiri tidak menghubungkan keputusannya dengan putusan pengadilan ataupun pencabutan tersebut.

Yang Digugurkan, Yang Bertahan

Pada 12 November, Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat atas polemik ijazah yang diteken 120 anggota dari delapan fraksi.

Menurut Muhammad Khozin, usul itu kehilangan dasar setelah Gibran mengundurkan diri.

Di Badan Reserse Kriminal Polri, laporan soal suket itu menyasar mantan pejabat penerbit surat dan Gibran selaku pengguna.

Polri pada 3 November menyatakan laporan itu diproses secara prosedural. Hingga Senin, 16 November 2026, belum ada keterangan baru.

Di Polda Metro Jaya, Aliansi Profesi Advokat Indonesia sejak 8 Oktober melaporkan komisioner KPU periode 2022-2027 atas dugaan penggunaan dokumen palsu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan suket dapat berdampak pada kedudukan wakil presiden jika syarat pendidikan tidak terpenuhi.

Peneliti Perludem Iqbal Kholidin menyebut Undang-Undang Pemilu belum mengatur status pencalonan presiden atau wakil presiden yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan.

MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026, dengan tim verifikasi beranggota 36 orang.

Rincian dokumen yang akan diperiksa tim itu terhadap calon pengganti belum dipaparkan kepada publik.

Soal kunjungan Gibran, Muzani mengatakan, “Beliau tidak menyampaikan banyak hal.”***