Pakar menduga penyadapan Presiden dilakukan untuk pihak lain. Polisi belum menyebut pemberi perintah, Istana belum mengerti motifnya.
Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menduga penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dijalankan untuk kepentingan pihak di luar Polri.
Dugaan itu dilontarkan di tengah penyidikan Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang diberhentikan dari Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (04/11).
Adrianus, mantan komisioner Kompolnas 2012–2016, menyatakan, “Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain.”
Ia tidak menyebut siapa pihak lain itu. Adrianus menyarankan penyidik menelusuri pemberi perintah dan pihak yang diuntungkan.
Menurut dia, tersangka dengan pangkat tertinggi lazimnya berperan sebagai intellectuelle dader, atau dalang intelektual.
Apa jawaban polisi dan Istana?
Bareskrim Polri menetapkan Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada Selasa (03/11). Mereka diduga menyadap nomor Presiden secara ilegal.
Hingga Kamis (05/11) pagi, polisi belum menyebut siapa pemberi perintah utama. Motif para tersangka juga belum diungkap.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana belum mengetahui secara rinci pihak yang diduga menjadi dalang. Pemerintah, menurut dia, menunggu proses di kepolisian.
Ia menyatakan, “Jadi kita tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya.”
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut ada indikasi makar. Menurut dia, motif akan terungkap seiring pengembangan penyidikan.
Apa yang diminta partai dan pengamat?
Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono mempertanyakan alasan Presiden menjadi sasaran, lalu menyerahkan pengungkapan motif kepada aparat penegak hukum.
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menduga ada motif kekuasaan. Ia menyatakan, “Tidak mungkin ini inisiatif pribadi Listyo Sigit.”
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta polisi mengungkap pemberi perintah, motif, dan pengguna hasil sadapan.
Ia menulis, “Apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan digunakan?”
Sekjen PKS Muhammad Kholid meminta pengusutan sampai ke aktor intelektual. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mempertanyakan siapa “user” info hasil sadapan itu.
Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menuntut polisi mengungkap motif. Ia mengusulkan tim independen yang melibatkan akademisi untuk mengawasi penyidikan.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut produk akhir penyadapan diduga sampai ke Solo. Klaim itu bersumber dari bocoran dan belum disertai bukti terbuka.
Hingga naskah ini ditulis, belum ditemukan tanggapan dari Joko Widodo atas klaim itu, ataupun dari ketiga tersangka.
Adrianus menilai penetapan Listyo sebagai tersangka tidak disangka banyak orang. Ia menyatakan, “Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula.”***
