Nasional

Prabowo Sebut 17 Konsesi Karhutla Dicabut, Mana Daftarnya?

Prabowo Sebut 17 Konsesi Karhutla Dicabut, Mana Daftarnya?
Prabowo klaim pemerintah cabut 17 konsesi perusahaan terkait karhutla, namun daftar nama korporasi dan keputusan rincinya belum dibuka ke publik. (Ilustrasi: AI)

 

Prabowo menyebut 17 konsesi telah dicabut. Dokumen yang tersedia belum menunjukkan seluruh nama perusahaan, jenis izin, dan keputusan pencabutannya.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan,” kata Prabowo dalam KTT ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026.

Siaran pers Sekretariat Presiden memuat angka itu. Namun, rilis tersebut tidak menyertakan daftar 17 konsesi, jenis izin yang dicabut, maupun nomor keputusannya.

Angka Mana yang Sudah Dapat Ditelusuri?

Kementerian Kehutanan sebelumnya mencatat lima pencabutan izin dari 32 sanksi administratif. Sebanyak 19 izin lainnya dibekukan. Angka itu pernah dilaporkan SamudraFakta.

Kementerian tersebut menyebut nama lima perusahaan yang izinnya dicabut pada September. Namun, belum jelas apakah kelimanya termasuk dalam 17 konsesi yang disebut Prabowo.

Ada pula 11 perusahaan yang masuk penertiban Hak Guna Usaha atau HGU oleh Kementerian ATR/BPN. HGU adalah hak memakai tanah untuk kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu.

Penanganan 11 perusahaan itu berbeda-beda. Ada HGU yang akan dicabut seluruhnya atau sebagian, ada yang telah berakhir, dan ada perusahaan yang belum memperoleh HGU.

Karena itu, angka lima dan 11 tidak bisa langsung dijumlahkan menjadi 16 dari 17 konsesi. Belum ada daftar pembanding untuk mengetahui kemungkinan perusahaan yang sama tercatat di kedua kelompok.

Bagaimana dengan 104 Perusahaan?

Prabowo juga mengatakan 104 perusahaan sedang diselidiki polisi. Angka ini berbeda dari jumlah konsesi yang ia sebut telah dicabut.

Dalam liputan sebelumnya, Polri menyebut 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi. Belum jelas apakah itu merujuk pada 104 perusahaan yang berbeda.

Perbedaan antara ancaman pencabutan dan keputusan yang sudah berlaku juga menjadi perhatian dalam pemberitaan di KosongSatuID.

Untuk memastikan klaim 17 konsesi, pemerintah perlu membuka nama perusahaan, lokasi, jenis izin, tanggal berlaku, serta keputusan pencabutannya. Hubungannya dengan penertiban 11 HGU juga perlu dijelaskan.***