Silmy Karim menolak dakwaan pemerasan Rp168,92 miliar dan mengeklaim tak tertangkap tangan, tetapi tak menyangkal pungli di Imigrasi.
Silmy Karim menangis saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menolak dakwaan pemerasan izin tinggal warga negara asing senilai Rp168,92 miliar pada 2021–2026.
Ia juga membantah kesan tertangkap tangan. Menurut Silmy, “Surat dakwaan sendiri tidak menyebut bahwa saya tertangkap tangan.”
Operasi Tangkap Tangan yang Dipersoalkan
Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan pada 2–3 Juni 2026 dan mengamankan belasan orang. Silmy mendatangi gedung KPK pada Rabu malam, 3 Juni, sekitar pukul 22.30 WIB.
Silmy mengaku mendatangi lembaga itu atas kemauan sendiri. Saat itu, menurut dia, ia tidak sedang menerima uang dari siapa pun dan tidak sedang menekan siapa pun.
Kuasa hukumnya sebelumnya menyatakan Silmy tidak menerima surat pemanggilan resmi sebelum ditahan. Praperadilannya ditolak hakim tunggal pada 29 September 2026.
Jaksa mendakwa Silmy memeras pemohon dokumen keimigrasian dengan memperlambat atau tidak menerbitkan izin. Bagian yang ia terima, menurut dakwaan, Rp1,2 miliar.
Menurut laporan beberapa media, korban yang dimaksud jaksa adalah biro jasa atau perusahaan penjamin warga negara asing.
Enam terdakwa lain didakwa menerima bagian berbeda, dari Rp500 juta hingga Rp50,97 miliar. Jika dijumlahkan dengan bagian Silmy, baru Rp82,64 miliar atau sekitar 49 persen dari total.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi Rp33,94 miliar, terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas Rp31,38 miliar.
Pengakuan di Tengah Bantahan
Inti eksepsi Silmy: dakwaan tak menguraikan perbuatan memaksa. Pada halaman 17, jaksa menyimpulkan ia mengetahui, membiarkan, menikmati, dan memperoleh bagian dari praktik tersebut.
Menurut Silmy, mengetahui dan membiarkan adalah keadaan pasif, sedangkan memaksa adalah perbuatan aktif. Ia menegaskan, “Kesimpulan itu menggantikan uraian peristiwa yang tidak ada.”
Penasihat hukumnya, Soesilo Aribowo, menilai dakwaan menyebut sepuluh pemohon yang dipaksa, tetapi tak merinci kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Angka Rp1,2 miliar disebutnya tak dapat ditelusuri.
Soesilo juga menyatakan, “Surat dakwaan tidak menguraikan kekuasaan Wakil Menteri yang disalahgunakan.” Ia menyebut kini ada tiga versi surat dakwaan dengan nomor dan tanggal sama.
Namun, Silmy tak menyangkal oknum masih mungkin menyimpang di lembaga dengan belasan ribu pegawai. Menurut dia, dakwaan menunjukkan praktik uang loket sudah berjalan sebelum ia menjabat.
Yang ia tolak adalah tuduhan bahwa dirinya memerintahkan, mengatur, atau memaksakan praktik itu. Ia menyebutnya ironi: sistem yang ia bangun untuk menutup pungli kini membuatnya berstatus terdakwa.
Silmy menilai tak masuk akal ia mempertaruhkan karier dua dekade demi Rp1,2 miliar.
Pembelaan itu bergulir ketika rumusan korupsi dalam UU Tipikor tengah dikaji ulang. Perkara ini tak menyangkut kerugian negara, tetapi menyentuh batas pertanggungjawaban pidana pejabat.
Hingga Jumat pagi, 6 November 2026, belum ditemukan tanggapan resmi jaksa atas eksepsi itu. Lazimnya, jaksa menjawab lebih dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan sela.
Di meja majelis hakim yang diketuai Atep Sopandi, satu pertanyaan menunggu: apakah dakwaan itu cukup terang untuk diuji, atau terlalu kabur untuk dilanjutkan? ***
