DPR membuka kajian revisi UU Tipikor. Unsur kerugian keuangan negara dipertahankan, sementara perekonomian negara masih diperdebatkan.
Polemik definisi korupsi belum berujung keputusan hingga Jumat malam, 30 Oktober 2026.
Komisi III DPR membuka peluang mengkaji revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi fokus.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyampaikan sikap itu pada Kamis (29/10), sebagaimana dilaporkan ANTARA. Ia meminta perubahan didahului kajian bersama ahli dan praktisi.
“Komisi III tentu selalu membuka peluang untuk mengkaji rencana revisi undang-undang demi memperkuat penegakan hukum,” kata Sahroni.
Sikap tersebut belum berarti DPR menyepakati rumusan baru. Hingga batas penelusuran Jumat malam, belum ditemukan pengumuman keputusan final atas usulan DEN.
Perdebatan yang dimulai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan itu telah bergeser: dari penyuapan menuju batas kerugian negara dan perlindungan keputusan bisnis.
20–26 Oktober: Pernyataan, Penolakan, dan Klarifikasi
Polemik bermula pada 20 Oktober. Seusai rapat di Istana Merdeka, Luhut menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN mengenai definisi korupsi.
Ia mengaitkannya dengan standar internasional dan risiko bisnis, termasuk bagi Danantara. Luhut menyebut penyuapan sebagai pengertian korupsi dalam rujukan internasional tersebut.
“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” kata Luhut, sebagaimana dilaporkan Suara.com.
Pernyataan itu segera memantik keberatan. Pada 21 Oktober, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan delik yang menyangkut kerugian negara harus tetap diatur.
“Kajian KPK tidak setuju bila unsur kerugian negara dihilangkan total,” kata Setyo.
KPK juga menyampaikan agenda yang dinilai lebih mendesak: pengaturan suap pejabat asing, perdagangan pengaruh, suap sektor swasta, dan peningkatan kekayaan tidak wajar.
Pada hari yang sama, DEN mengeluarkan klarifikasi. Luhut menegaskan pertanggungjawaban kerugian keuangan negara tetap dipertahankan; pembuktian hendak diperjelas.
DEN juga mengusulkan perlindungan keputusan kebijakan dan bisnis yang beritikad baik, penambahan delik UNCAC, serta penataan aturan keuangan negara.
UNCAC ialah Konvensi PBB Menentang Korupsi. Indonesia meratifikasinya pada 2006. Konvensi ini tidak membatasi korupsi pada penyuapan.
Penjelasan UNODC menyebut UNCAC mengatur berbagai perbuatan, antara lain penggelapan, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, dan pencucian uang.
Pada 24 Oktober, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut usulan DEN masih berupa wacana yang membutuhkan pendalaman.
Dua hari kemudian, setelah bertemu Prabowo, Yusril meluruskan soal persetujuan Presiden. Menurutnya, Prabowo meminta kajian lebih mendalam, belum menyetujui substansi usulan DEN.
Dengan demikian, persetujuan mengkaji dan persetujuan mengubah aturan merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
27–30 Oktober: Kerugian Negara Tetap, Rumusan Dipersoalkan
Pada 27 Oktober, Luhut menyerahkan kajian DEN kepada Yusril. Pemerintah menegaskan pembahasan itu tidak dimaksudkan menghapus unsur kerugian keuangan negara.
Dalam keterangan resmi, Yusril mengatakan penyempurnaan diarahkan untuk memperjelas rumusan dan menghindari penafsiran terlalu luas.
Pembahasannya mencakup pengertian keuangan negara, kewenangan menghitung kerugian, serta batas keputusan bisnis yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
Luhut menghubungkan kepastian hukum itu dengan kebutuhan investor, pusat keuangan internasional, dan family office. Pemerintah menyatakan pemberantasan korupsi tetap diperkuat.
Namun, pada forum tersebut muncul persoalan lain: opsi menghapus unsur “perekonomian negara”. Menurut Yusril, usulan itu belum mencapai kesimpulan final.
“Keuangan negara” dan “perekonomian negara” merupakan istilah berbeda dalam pembahasan ini. Mempertahankan yang pertama belum menjawab nasib rumusan yang kedua.
Laporan Forensik Narasi pada 28 Oktober menyebut Luhut dan Yusril menargetkan pematangan kajian dalam sepekan, lalu melaporkannya kepada Presiden.
Target tersebut disampaikan pada 27 Oktober. Itu rencana penyelesaian kajian, bukan bukti bahwa rumusan baru telah disetujui atau berlaku.
Pada 29 Oktober, Sahroni menegaskan DPR membuka kajian revisi, tetapi masih berfokus pada RUU Perampasan Aset. Sikap ini kembali diberitakan pada Jumat.
Sampai Jumat malam, arah yang dapat dipastikan masih berupa kajian: kerugian keuangan negara dipertahankan, pembuktiannya hendak diperjelas, dan unsur perekonomian negara belum diputuskan.
Pertanyaan berikutnya terletak pada rumusan tertulis: bagaimana melindungi keputusan bisnis yang beritikad baik sekaligus memastikan penyalahgunaan kewenangan tetap dapat dijerat.***
