Pertemuan Prabowo dengan mantan Kapolri mendahului agenda DPR. Pertanyaan utamanya: bagaimana sistem penyadapan diawasi dan siapa yang bertanggung jawab?
Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Ahad, 8 November 2026, ketika penyidikan dugaan penyadapan terhadap dirinya masih berlangsung.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir. Sekretariat Negara menjelaskan pertemuan tersebut sebagai silaturahmi dan pertukaran pandangan lintas generasi kepemimpinan Polri.
Tito Karnavian tercantum dalam daftar peserta. Keterangan resmi itu tidak mengumumkan hasil penyidikan maupun mengaitkan peserta pertemuan dengan dugaan penyadapan.
Pemberitaan pada Senin, 9 November, yang merujuk unggahan Sekretariat Kabinet menyebut pembicaraan juga meliputi persoalan internal kepolisian. Rincian pembahasannya belum dipaparkan.
Agenda berikutnya berada di DPR. Komisi III menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November, untuk membahas pemberi perintah, motif, dan pertanggungjawaban hukum.
“Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” kata Ketua Komisi III Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Ahad, 8 November.
Apa yang Sudah Diketahui?
Menurut keterangan DPR yang merujuk Bareskrim, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa verifikasi.
Nomor-nomor itu disebut tidak berkaitan dengan kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Penyidik juga menduga berkas hasil penyadapan dihapus sekitar Oktober 2026.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Bareskrim juga mendalami dugaan makar. Namun, pendalaman tersebut belum disertai pengumuman penambahan sangkaan.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Kabareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin pada Ahad, 8 November.
Perkembangan penyidikan belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai rantai perintah, penggunaan akses, serta pihak yang menerima hasil sadapan.
Rilis Hambalang menjelaskan peserta dan gambaran umum pertemuan. Sementara itu, keterangan mengenai LIMS menjelaskan dugaan pelanggaran prosedur. Keduanya memiliki batas informasi yang berbeda.
Kehadiran seseorang dalam pertemuan tidak menjadi bukti keterlibatan dalam perkara. Dugaan mengenai perintah dan penggunaan sistem harus diuji melalui bukti penyidikan.
Tiga Hal yang Perlu Diperjelas
Pertama, persetujuan target penyadapan. Siapa yang memasukkan nomor, memeriksa dasar hukumnya, dan memberikan persetujuan? Bagaimana prosedur itu dijalankan atau diduga dilewati?
Jawabannya membutuhkan penjelasan mengenai dokumen permohonan, kewenangan pemberi izin, dan hubungan nomor sasaran dengan perkara yang sedang ditangani.
Kedua, pencatatan aktivitas pengguna. Dugaan penghapusan berkas membuat jejak akses menjadi penting: siapa membuka sistem, kapan tindakan dilakukan, dan apakah hasilnya disalin atau diteruskan?
Penjelasan juga diperlukan mengenai ketersediaan salinan cadangan, pengamanan bukti, serta cara penyidik memeriksa keutuhan data yang berhasil dipulihkan.
Ketiga, pemeriksaan oleh DPR. Dokumen apa yang akan diminta Komisi III? Apakah pemeriksaan akan menjangkau mekanisme pengawasan, selain perkembangan penetapan tersangka?
Rapat masih berupa agenda yang dijadwalkan. Belum tersedia hasil pemeriksaan DPR mengenai dokumen, catatan akses, ataupun langkah perbaikan sistem.
Habiburokhman sebelumnya menyatakan perlindungan dari penyadapan ilegal harus menjangkau seluruh warga negara. Komisi III juga mendorong pengaturan khusus melalui RUU Penyadapan.
Keterbukaan dapat diarahkan pada prosedur, temuan pelanggaran, dan pertanggungjawaban tanpa mengumumkan isi komunikasi pribadi korban.
Pertemuan Hambalang memperlihatkan komunikasi Presiden dengan para mantan pemimpin Polri. Rapat DPR menjadi kesempatan berikutnya untuk meminta penjelasan tentang bagaimana kewenangan penyadapan diawasi.***
