Dasco membenarkan penyadapan dibahas saat Prabowo menerima 10 mantan Kapolri, tetapi ia tak menghadirinya dan tak mengetahui detailnya.
Sufmi Dasco Ahmad membenarkan kasus penyadapan ilegal dibahas saat Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kapolri.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku tak menghadiri pertemuan di Hambalang pada Minggu, 8 November 2026.
Karena itu, ia tak mengetahui apakah Prabowo memberi atensi khusus pada kasus tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri ikut mendampingi pertemuan itu.
Dasco menyampaikannya di Gedung DPR, Senayan, Senin, 9 November. “Memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal,” ia mengatakan.
Menurut dia, kasus itu kini ditangani aparat penegak hukum dan hanya menjadi satu bagian dari pembahasan.
Dasco menyebut Prabowo juga memaparkan visi pemerintah memajukan Indonesia dan menggerakkan roda perekonomian. Presiden meminta dukungan para mantan Kapolri.
Menurut keterangan resmi Istana, pertemuan itu merupakan silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan soal berbagai isu, terutama internal kepolisian.
Daftar peserta memuat Tito Karnavian, kini Menteri Dalam Negeri. Nama Idham Azis tidak ada di dalamnya.
Kehadiran Tito sejalan dengan bantahan Kementerian Dalam Negeri atas isu penangkapan dirinya.
Tafsir Para Pengamat atas Hambalang
Pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, membaca pertemuan itu sebagai cara Prabowo menunjukkan kendali atas otoritas negara.
Menurut Bambang, kasus ini melampaui konflik internal. Kewibawaan dan keamanan negara sedang dipertaruhkan.
Dalam pembacaan serupa, sepuluh sosok senior dihadirkan untuk meredam gejolak di tubuh Polri, sehingga Kapolri Suyudi tak memikul beban itu sendirian.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, justru menyoroti narasi makar yang diembuskan pemerintah.
Menurut dia, pertemuan ini dibaca sebagai cara mengelola guncangan institusional dan politik, terlebih jika kasus terus diarahkan ke isu makar.
Usman juga mempertanyakan transparansi. Daftar korban sadapan belum dibuka utuh, begitu pula motif sesungguhnya.
Yang sudah diketahui publik: sasaran sadapan mencakup presiden, pejabat, politikus, jurnalis, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Usman mengingatkan agar skandal ini tidak direduksi menjadi sekadar konflik antarelite.
Soliditas Polri dan Pertanyaan yang Menggantung
Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim tak menutupi adanya guncangan di tubuh Polri.
Menurut dia, soliditas kepolisian sedang diuji. Penetapan mantan Kapolri dan jenderal aktif sebagai tersangka bisa memicu faksi di tingkat bawah.
Yusuf meminta penyidik membuktikan dalil mereka seterang-terangnya, tanpa intervensi.
Sekretaris Kabinet menyebut para mantan Kapolri memberi dukungan penuh bagi pemerintah dalam menegakkan hukum.
Namun, rincian dukungan yang diminta Presiden belum terang. Dasco mengaku tidak mengetahuinya.
Anggota DPR Habiburokhman menduga ada sosok besar di balik penyadapan itu dan meminta hal tersebut dibuka.
Sementara itu, menurut Yusril Ihza Mahendra pada Senin, 9 November, penyidik Bareskrim masih mendalami dugaan makar dan memeriksa saksi.
Bagi para pengkritik, menghukum satu jenderal belum tentu membersihkan sistem yang membiarkan penyadapan terjadi. Pertanyaan soal privasi warga sipil masih menggantung.***
