Auditor BPK mengungkap kerugian negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 akibat manipulasi kuota haji khusus. Kejanggalan terbesar dibuktikan lewat pungutan liar berkedok biaya percepatan yang dialirkan kepada sejumlah pejabat kementerian.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166,41 dalam sengkarut kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Temuan ini menyoroti indikasi manipulasi sistemik yang dijalankan oleh petinggi Kementerian Agama dan petinggi asosiasi travel haji.
Menelusuri Tiga Jalur Kerugian Negara
Auditor BPK, Muhammad Ramadhani, merinci perhitungan kerugian tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (27/10/2026). Ia memaparkan tiga metode audit untuk membongkar kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.
Metode pertama menelusuri selisih penerimaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari 8.151 jemaah. Ribuan jemaah ini dipastikan tidak diizinkan untuk diberangkatkan pada tahun 2024.
Metode kedua membongkar penerimaan PIHK yang didapatkan dari penjualan kuota petugas haji khusus. Metode ketiga menyoroti pungutan liar yang dinamakan fee percepatan untuk pengisian kuota tambahan yang dikumpulkan selama tahun 2023 dan 2024.
Kerugian negara diakumulasikan secara rinci menggunakan ketiga metode tersebut. Negara dirugikan sebesar Rp 438.218.328.446,48 dari keuntungan ilegal di tahun 2024.
Angka ini ditambahkan dengan Rp 39.954.729.719,93 yang ditarik dari penjualan kuota petugas. Nilai kerugian juga digabungkan dengan Rp 143.917.149.000 yang didapatkan dari fee percepatan.
Angka-angka tersebut dipertanggungjawabkan dalam persidangan yang mendudukkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai terdakwa.
Kasus ini juga menyeret mantan staf khusus Ishfah Abidal Azis, Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham yang didakwa memanipulasi prosedur.
Membongkar Celah Prosedural Fee Percepatan
Auditor BPK mengungkapkan empat tahapan pemeriksaan investigatif untuk memastikan validitas temuan. Tahapan ini dimulai dari praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Auditor menemukan celah prosedural yang patut disorot saat menelusuri aliran uang. Celah tersebut disamarkan dalam wujud fee percepatan yang diwajibkan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan.
Auditor menelusuri aliran dana senilai USD 1.467.000 dan Rp 300.000.000 pada tahun 2023. Angka tersebut dihitung setara dengan Rp 22.679.085.000.
Keganjilan serupa ditemukan pada tahun berikutnya dengan nominal yang melonjak drastis. Auditor mencatat fee percepatan yang ditarik pada tahun 2024 menembus USD 7.395.200, ditambah 16.000 Riyal Arab Saudi, dan uang tunai rupiah.
Pungutan ilegal tersebut ditotalkan mencapai angka Rp 121.238.064.000. Total pungutan liar yang ditarik selama dua tahun tersebut menembus angka Rp 143.917.149.000.
Mempertanyakan Transparansi Aliran Dolar
Uang ratusan miliar tersebut dipastikan tidak menghilang begitu saja. Auditor mengungkap bahwa dana ilegal itu dialirkan kepada sejumlah nama yang mengisi jabatan di internal Kementerian Agama.
Eks Kasubdit Perizinan Haji Khusus Rizky Fisa Abadi dan eks Analis Kebijakan Abdul Muhyi dipastikan menerima dana tersebut pada tahun 2023. Mantan staf khusus menteri, Ishfah Abidal Azis, serta eks tenaga honorer Ridwan Kurniawan juga dibuktikan menerima bagian.
Namun, teka-teki sesungguhnya ditemukan pada penyaluran dana yang dilakukan pada tahun 2024. Auditor menyebutkan bahwa aliran dana didistribusikan kepada pegawai kementerian, asosiasi PIHK, dan pihak-pihak terkait.
Identitas pihak-pihak terkait ini belum diungkap secara transparan di ruang sidang. Ketiadaan rincian nama memunculkan pertanyaan yang belum dijawab mengenai pihak mana saja yang menikmati aliran dolar tersebut.
Informasi lebih lanjut masih ditunggu dari pihak kejaksaan untuk membongkar seluruh aktor yang dilibatkan.
Mengulang Pola Sistemik Korupsi Tanah Suci
Skandal kuota haji ini tidak dicatat sebagai keganjilan pertama yang ditemukan dalam sejarah Kementerian Agama. Kasus ini memperlihatkan pola sistemik yang menyerupai skandal korupsi penyelenggaraan haji yang dibongkar pada tahun 2014.
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dinyatakan bersalah karena memanipulasi sisa kuota haji nasional pada masa itu. Suryadharma dibuktikan memberangkatkan orang-orang terdekatnya dengan memanfaatkan celah pada kuota yang tidak diserap sepenuhnya.
Celah kuota kembali dimanfaatkan secara sistemik setelah satu dekade dilewati. Perbedaannya, manipulasi yang dibongkar saat ini dilembagakan melalui mekanisme pungutan biaya percepatan yang ditarik paksa dari biro perjalanan swasta.
Skema ini membuktikan bahwa transparansi pengelolaan kuota tambahan masih direkayasa untuk menguntungkan kelompok tertentu.
Metode penghitungan BPK sudah membeberkan angka kerugian negara hingga digit terakhir di pengadilan. Namun, sosok aktor bayangan yang disembunyikan di balik istilah pihak-pihak terkait belum sepenuhnya disingkap ke publik.
Angka kerugian sudah dibeberkan secara transparan di ruang sidang, yang belum dibeberkan adalah identitas seluruh penikmat aliran dana tersebut. Pertanyaannya sekarang: apakah kejaksaan berani membongkar semua pihak yang menerima dolar itu, atau pengusutan ini hanya akan dihentikan pada nama-nama yang sudah didakwa? ***