Eksplanasi

Mundur Menghapus Kursi, Bukan Tanda Tangan: Polemik Dua Anak Menteri Haji di Kemenhaj

Mundur Menghapus Kursi, Bukan Tanda Tangan: Polemik Dua Anak Menteri Haji di Kemenhaj
Dua anak Menteri Haji Gus Irfan mundur dari kursi tenaga ahli, namun jejak tanda tangan sang ayah pada SK pengangkatan tak ikut terhapus. (Ilustrasi)

Dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mundur dari kursi tenaga ahli setelah dituding nepotisme. Namun, mengapa nama mereka bisa masuk keputusan menteri yang dikeluarkan sang ayah sendiri, berapa honornya, dan bagaimana konflik kepentingan itu lolos, belum terjawab.

Dua kursi tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini kosong.

Pemiliknya, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, mengundurkan diri pada Senin (26/10/2026). Keduanya adalah putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, atau Gus Irfan.

Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak mengumumkan pengunduran diri itu. "Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut," katanya, seperti dikutip CNA.

Kursinya memang sudah kosong. Tetapi dokumen yang mengantar mereka ke kursi itu masih menyisakan banyak pertanyaan.

Dari Tangkapan Layar ke Pengunduran Diri

Polemik ini meletup dari media sosial. Akun Instagram @perspektiv.idn mengunggah tangkapan layar lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri.

Lampiran itu memuat sembilan nama. Dua di antaranya adalah putra sang menteri, menurut Suara, yang memberitakannya pada Jumat (23/10). Warganet bereaksi keras, dan sebagian mendesak Ombudsman turun tangan.

Selang tiga hari, kedua anak itu mundur. Alasan resminya untuk menjaga integritas kementerian dan meredam polemik.

Dalih "Dulu Tanpa Gaji"

Gus Irfan memberi penjelasan sehari sebelum pengunduran diri diumumkan. Menurutnya, kedua anaknya ikut membantu sejak Badan Penyelenggara (BP) Haji dibentuk pada akhir 2024.

"Mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji," ujarnya, dikutip KaltengPos dari laman resmi Kemenhaj. Ia menyebut mereka bekerja bersama sejumlah santri selama tiga hingga empat bulan, tanpa bayaran.

Dahnil menguatkan cerita itu. Saat itu, katanya, BP Haji "hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya". Ketika badan itu naik kelas menjadi kementerian, orang-orang yang dinilai berintegritas dan kompeten diangkat menjadi tenaga ahli.

Di titik ini, dalih itu justru memunculkan keganjilan baru. Jika dulu kedua anak bekerja tanpa gaji, apakah sekarang mereka digaji? Hingga naskah ini ditulis, Kemenhaj belum mengumumkan besaran honor tenaga ahli maupun tanggal SK itu diteken.

Kejanggalan yang Belum Terjawab

Ada setidaknya empat celah yang patut disorot.

Pertama, soal siapa yang memutuskan? Pengangkatan itu dituangkan dalam keputusan menteri. Dengan kata lain, nama kedua anak masuk lewat dokumen yang dikeluarkan atas nama sang ayah sendiri.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah mengatur soal ini. Pasal 43 menyebut konflik kepentingan terjadi bila keputusan pejabat dipengaruhi "hubungan dengan kerabat dan keluarga".

Kedua, soal mekanisme seleksi. Gus Irfan mengatakan menteri memiliki kuota tenaga pendukung dari luar struktur, dan ia mengaku tidak memakai seluruhnya. Berapa kuota itu dan apa kriteria seleksinya, belum dibuka ke publik.

Ketiga, soal tujuh nama lain. Lampiran SK memuat sembilan nama, tetapi sorotan publik hanya tertuju pada dua. Gus Irfan sendiri menyebut ada santri yang ikut membantu sejak awal. Apakah tujuh nama lain berasal dari lingkaran yang sama, belum dijelaskan.

Keempat, soal tindak lanjut. Pengunduran diri menghapus kursi, tetapi tidak otomatis menjawab apakah pengangkatannya patut. Sejauh ini belum ada pernyataan dari Ombudsman, Inspektorat, maupun Istana.

Pola yang Pernah Terjadi

Polanya bukan barang baru. Pada April 2020, dua staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, mundur setelah disorot karena konflik kepentingan.

Perusahaan Belva, Ruangguru, terlibat dalam program Kartu Prakerja. Andi Taufan mengirim surat kepada para camat se-Indonesia untuk program yang melibatkan perusahaannya, Amartha.

Saat itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengunduran diri belum cukup. "Harusnya yang dilakukan presiden meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Bisnis.

Enam tahun berselang, polanya berulang. Sorotan publik memuncak, pihak yang disorot mundur, lalu pertanyaan soal prosedur menguap bersama kegaduhan.

Taruhan Kementerian yang Baru Lahir

Kemenhaj adalah kementerian yang baru seumur jagung. Di pundaknya ada urusan ibadah haji dan umrah warga, dan pekan ini kementerian itu sedang sibuk mengimbau jemaah umrah di tengah ancaman serangan udara di Arab Saudi.

Nepotisme sendiri sudah dilarang sejak Reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 mendefinisikannya sebagai perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau kroninya dan merugikan orang lain, masyarakat, atau negara.

Apakah pengangkatan ini memenuhi unsur itu, hanya pemeriksaan resmi yang bisa memastikan. Persoalannya, sampai hari ini belum ada lembaga yang menyatakan akan memeriksanya.

Catatan untuk Perbaikan

Kritik ini tidak berhenti pada dua nama. Celahnya ada pada prosedur yang memungkinkan nama keluarga pejabat masuk ke keputusan pejabat itu sendiri.

Ada dua langkah yang bisa langsung diambil Kemenhaj. Pertama, membuka SK Nomor 3 Tahun 2026 lengkap dengan tanggal, kriteria seleksi, dan besaran honor tenaga ahli. Kedua, mewajibkan pernyataan bebas konflik kepentingan sebelum setiap pengangkatan pegawai di luar struktur.

Satu pertanyaan masih menunggu jawaban Inspektorat Jenderal Kemenhaj dan Ombudsman: apakah pengangkatan ini akan diperiksa, atau dianggap selesai bersama surat pengunduran diri?

Dua anak itu sudah pulang dari kursinya. Tetapi tanda tangan di bawah SK Nomor 3 tidak ikut pulang.

Mundur bisa meredam kegaduhan dalam tiga hari. Namun, kepercayaan publik pada kementerian yang mengurus ibadah tidak dibangun dari kecepatan meredam, melainkan dari keberanian menjelaskan.

Jika setiap sorotan cukup dijawab dengan pengunduran diri, pejabat berikutnya akan belajar satu hal saja: kapan harus mundur, bukan kapan harus menahan diri.***