Suahasil menjanjikan APBN kredibel. Namun, rencana setoran Danantara Rp120 triliun masih menyisakan perbedaan keterangan dan pertanyaan mengenai pelaksanaannya.
Suahasil Nazara menjanjikan pengelolaan APBN yang kredibel. Namun, rencana setoran keuntungan Danantara Rp120 triliun masih menyisakan perbedaan keterangan antara pengelola investasi tersebut dan Kementerian Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Pergantian pejabat itu belum menjawab bagaimana rencana setoran tersebut akan dilaksanakan.
Seusai pelantikan, Suahasil mengatakan Presiden memintanya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia berkomitmen mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto.
Suahasil juga menekankan komunikasi publik yang dapat dipercaya serta dukungan anggaran bagi program prioritas pemerintah.
Janji itu membuka ruang untuk menelusuri sumber penerimaan yang diandalkan pemerintah. Salah satunya, dana Rp120 triliun dari Danantara yang telah diumumkan Purbaya.
Angka Diumumkan, Mekanisme Dipertanyakan
Purbaya mengungkap rencana penarikan sebagian keuntungan Danantara dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Nilainya Rp120 triliun.
Ia mengatakan dana tersebut akan dimasukkan ke Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menjadi cadangan anggaran.
Menurut Purbaya, Danantara masih memprotes rencana itu. Ia menyebut penarikan sebagian keuntungan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo.
Keterangan mengenai protes Danantara dan perintah Presiden itu berasal dari Purbaya.
Pada 8 September 2026, Purbaya kembali menyatakan dana tersebut ditujukan untuk memperkuat cadangan fiskal. Namun, ia mengaku tidak mengetahui proses pembagiannya secara terperinci.
Sehari kemudian, CEO Danantara Rosan Roeslani memberikan jawaban berbeda ketika ditanya mengenai perkembangan rencana setoran tersebut.
“Apanya, tidak ada pembahasan apa-apa kok,” ujar Rosan di kantor BKPM, Rabu, 9 September 2026, sebagaimana dilaporkan Kontan.
Jawaban Rosan belum menjelaskan apakah Danantara menolak, menunda, atau membahas mekanisme lain. Pernyataan itu juga belum menjawab bagaimana rencana yang diumumkan Purbaya akan dijalankan.
Di sini, celah keterangannya patut disorot. Nilai setoran telah diumumkan, tetapi penjelasan publik mengenai pelaksanaannya belum selaras.
Urutan Peristiwa Belum Membuktikan Penyebab
Purbaya kehilangan jabatan setelah polemik setoran Danantara mencuat. Namun, urutan waktu tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat.
Financial Times, dalam laporan pelantikan pada 14 September 2026, menyebut pemerintah belum memberikan alasan pemberhentian Purbaya.
Karena itu, klaim bahwa Presiden kecewa terhadap koordinasi Purbaya dengan Danantara belum dapat diperlakukan sebagai fakta. Alasan pergantian menteri masih belum diungkap.
Purbaya mulai menjabat pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia digantikan setahun enam hari setelah pelantikannya.
Masa jabatan itu dapat dihitung. Penyebab pemberhentiannya belum dapat dipastikan dari polemik setoran Danantara.
Menelusuri Janji Kredibilitas
Di bawah Suahasil, rencana setoran Rp120 triliun menyisakan pertanyaan yang sama. Apa dasar penetapan nilainya, dan dari keuntungan periode mana uang tersebut berasal?
Mekanisme transfer dan waktu penerimaan juga belum terjawab dalam rangkaian keterangan tersebut. Demikian pula, apakah rencana itu tetap berlaku setelah pergantian Menteri Keuangan.
Pertanyaan berikutnya menyangkut perhitungan anggaran. Bagaimana pemerintah menyesuaikannya apabila nilai setoran atau waktu penerimaannya berubah?
Kejelasan itu menjadi ukuran untuk menguji janji kredibilitas APBN. Ada perbedaan antara uang yang direncanakan, uang yang disepakati, dan uang yang telah diterima negara.
Dari tiga tahap itu, Rp120 triliun tersebut sebenarnya sudah sampai di mana?***
