Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri, tetapi 120 anggota DPR dari delapan fraksi tetap menggulirkan hak menyatakan pendapat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan 120 anggota dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR menerima usulan itu dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Jumlah penanda tangan jauh melampaui syarat minimal 25 anggota lintas fraksi.
Saan mengatakan usulan tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Saan menegaskan, “Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat.”
Menurut rincian Saan, Fraksi PKS menyetorkan 28 tanda tangan, disusul NasDem 19, serta PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota.
PDI Perjuangan menyumbang 14 nama, Golkar dan Gerindra masing-masing 11, sedangkan PAN hanya diwakili Sarifuddin Sudding.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Niat Pengunduran Diri yang Datang Lebih Dulu
Sehari sebelumnya, Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan empat mata itu berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat tersebut dan banyak memberikan saran.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di PTUN Jakarta, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan pencabutan gugatan atas surat penyetaraan pendidikan Gibran pada 29 Oktober. Tim hukum Gibran menyesalkannya.
Pada hari yang sama, Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berandai-andai soal kabar tersebut.
Puan menyatakan, “Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih wapres.”
Ambang Dua Pertiga di Paripurna
HMP baru menjadi sikap resmi DPR bila rapat paripurna dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota. Dari 580 anggota, ambang itu setara sekitar 387 orang.
Berdasarkan hitungan, 120 penanda tangan setara sekitar 20,7 persen anggota DPR. Angka itu baru tahap usul, belum suara akhir di paripurna.
Jika disetujui, keputusan DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian meminta MPR menggelar sidang istimewa pemberhentian.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah setara SMA. Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pemberhentian karena pemohon tak berkedudukan hukum.
Adapun Mahkamah Agung, pada 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, pada 2 November 2026, menilai HMP jalur paling relevan dibanding hak angket, interpelasi, atau panitia khusus.
Doli menegaskan, “Melalui penggunaan hak menyatakan pendapat, sudah itu (saja).”
Pada Juni 2025, Doli masih meyakini pimpinan DPR tidak akan menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI.
Hingga Rabu sore, tanggapan resmi Gibran atas pengajuan HMP ini belum ditemukan dalam pemberitaan.
Saan menjelaskan dasar pimpinan menerima usulan tersebut.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres RI.”***
