Gibran menyebut Presiden menyarankan PTUN dan PK. Yusril menilai putusan MA final, sedangkan Kemendikdasmen belum bersikap.
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan Mahkamah Agung atas suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sudah final dan tak bisa diajukan peninjauan kembali.
Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11), hari ketika Wakil Presiden Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto sekitar 2,5 jam.
Pada hari yang sama, MA mengunggah salinan lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan itu diketok pada 30 Oktober lalu.
Amar putusan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan Kemendikdasmen mencabutnya.
Majelis menilai dokumen dasar penyetaraan, seperti certificate of attendance dan catatan akademik, tak membuktikan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA.
Penerbitan suket dinilai melanggar asas kecermatan formal. MA juga memakai putusan Mahkamah Konstitusi 6 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru.
Dua Versi dari Pertemuan Istana
Menurut Gibran, Presiden menyarankan ia berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali.
Gibran juga menyebut Prabowo meminta dokumen pendidikannya dibuka seluruhnya di PTUN, dari sekolah dasar hingga sarjana.
Di Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal lain. Gibran, katanya, menyatakan niat mengundurkan diri, dan Presiden tidak menolaknya.
Prasetyo menyebut Gibran memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN. Presiden, menurut dia, tak menetapkan tenggat.
Menurut laporan beberapa media, keterangan Prasetyo tak menyinggung saran peninjauan kembali. Jalur itu dinilai Yusril tak tersedia.
Siapa Berwenang Mengajukan PK?
Yusril beralasan Gibran bukan pihak berperkara. Yang digugat advokat Subhan Palal di MA adalah kementerian penerbit suket, lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, merujuk Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang larangan PK oleh pejabat tata usaha negara.
“Jadi, Kemendikdasmen tidak dapat mengajukan PK,” kata Susi kepada wartawan, Selasa.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpandangan lain. Ia menyebut Kemendikdasmen masih bisa mengajukan PK, tetapi putusan tak bisa dilaksanakan sepenuhnya.
Namun, permohonan PK tak menunda pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur Undang-Undang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi tergugat 60 hari kerja untuk mencabut keputusan sejak salinan diterima. Jika tidak, keputusan itu kehilangan kekuatan hukum.
Menurut laporan beberapa media, belum ada keterangan resmi kapan Kemendikdasmen menerima salinan. Menteri Abdul Mu’ti, Jumat (6/11), hanya menyebut belum ada proses hukum lanjutan.
Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tak akan mengajukan PK dan akan “segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat” setelah menerima salinan resmi.***
