Sanksi etik jatuh lebih dulu, pasal makar belum dipakai penyidik. Polri membentuk tim khusus, dan Kapolri dijadwalkan menghadapi Komisi III DPR pada Kamis (12/11).
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menyatakan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Tim itu dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal. Isir menyampaikannya pada Selasa (10/11), beberapa jam setelah majelis etik memecat Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution.
Isir meminta publik bersabar. Ia menjelaskan, “Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dia akan butuh waktu untuk memproses.”
Di jalur pidana, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim baru memakai pasal penyadapan dan intersepsi elektronik. Pasal makar belum dikenakan kepada para tersangka.
Sidang Etik Mendahului Perkara Pidana
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Ahrie berlangsung selama 11 jam di Markas Besar Polri, Jakarta. Majelis memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat.
Majelis juga menyatakan perbuatan Ahrie tercela. Ia menerima putusan itu, tetapi akan mengajukan banding. Putusan etik tersebut terpisah dari perkara pidananya.
Kabar penyadapan ini lebih dulu beredar dari sumber anonim pada 3 November, sebelum Bareskrim menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Slamet Uliandi menyusul ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November.
Menurut laporan beberapa media, Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan. Slamet belum ditahan. Isir menyebut sidang etik untuk terduga pelanggar lain kemungkinan digelar pekan depan.
Penyidik menduga penyadapan tanpa prosedur itu berlangsung pada 2025-2026. Sasarannya disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha.
Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan jejak log pada Oktober 2026. Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyebut penyadapan itu tanpa surat permohonan penyidik.
Pasal Makar dan Jarak yang Menyempit
Pada 3 November, Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan pasal yang dipakai sama sekali tidak terkait makar. Pasal itu mengatur penyadapan dan intersepsi.
Sehari kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penyadapan itu mengarah ke makar. Yusril pun menyatakan ada bukti awal yang merujuk Pasal 191 dan 193 KUHP.
Yusril menjelaskan, indikasi itu bukan upaya membunuh Presiden, melainkan dugaan upaya melumpuhkan Presiden agar tak dapat menjalankan pemerintahan.
Pasal 191 KUHP mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Ancaman itu baru berlaku jika unsur-unsurnya terbukti.
Enam saksi mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak 6 November. Permohonan masih ditelaah, dan Polri membenarkan telah berkomunikasi dengan lembaga itu.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam meminta Polri transparan karena informasi di publik simpang siur. Ia mengatakan, “Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik.”
Kapolri juga memutasi 25 perwira tinggi dan menengah. Komisi III DPR, menurut laporan beberapa media, mendukung pemecatan Ahrie dan meminta tiga tersangka lain diperlakukan sama.
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11) akan membahas kasus itu, “termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut.”***
