KPK mencermati kontrak RANS, sementara KKP dan perusahaan Raffi Ahmad menjelaskan. Dokumen pengadaan kini menjadi bahan uji berikutnya.
Sehari setelah Indonesia Corruption Watch membuka datanya, kontrak jasa pemengaruh senilai Rp14,69 miliar untuk perusahaan Raffi Ahmad mendapat tiga jawaban sekaligus.
ICW mencatat delapan paket pengadaan sepanjang 2024–2026 untuk PT Rans Animasi Indonesia, total Rp14.696.955.002. Datanya diambil dari portal pengadaan pemerintah.
Lima paket senilai Rp3,9 miliar dikontrak Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Tiga paket lain senilai Rp10,79 miliar dikontrak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
ICW menyebut PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham penerima kontrak itu. Raffi menguasai mayoritas saham induknya dan menjabat komisaris.
Syarat dari KPK
Pada Selasa (10/11), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan menguji lebih dulu ada tidaknya unsur dugaan korupsi dalam temuan ICW.
Tindak lanjut juga bergantung pada kewenangan. “Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Ia menyinggung Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang benturan kepentingan dalam pengadaan. Unsur-unsurnya, ujar Budi, harus disisir.
Penilaian itu, menurut Budi, tak cukup dengan melihat hasil akhir kontrak. Ia harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan.
Sorotan muncul karena Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024.
Menurut laporan beberapa media, KPK belum memastikan akan memanggil Raffi ataupun kementerian terkait.
Pernyataan itu masih bersyarat. KPK belum menyimpulkan adanya pelanggaran hanya karena proyek tersebut berjalan.
Jawaban KKP dan RANS
Pada hari yang sama, KKP menyatakan kerja sama itu memperluas jangkauan informasi program prioritas lewat berbagai kanal, tidak hanya pemengaruh.
Menurut KKP, mitra dipilih berdasarkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, dan sebaran pengikut. Kerja samanya melalui badan usaha penyedia jasa komunikasi.
KKP menyebut masukan publik menjadi bahan evaluasi agar komunikasi “tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat”. Keterangan itu belum merinci dasar harga.
Melalui keterbukaan informasi, RANS membenarkan nilai kontrak itu: Rp3,9 miliar untuk kampanye museum dan Rp10,8 miliar untuk tiga kampanye KKP.
Sekretaris Perusahaan RANS, Chintami M. Sihombing, menyatakan perseroan memahami perhatian publik soal potensi konflik kepentingan Raffi.
RANS membantah adanya konflik kepentingan. Alasannya, ekosistem The Dudas-1 terbentuk sejak pertengahan 2024, dengan sekitar 90 konten, sebelum Raffi dilantik.
Menurut RANS, nilai kontrak mengacu pada tarif komersial untuk klien lain dan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, serta kehadiran dalam acara.
RANS mengklaim lebih dari 150 keluaran dan 52,6 juta tayangan kumulatif. Dibagi rata, biayanya sekitar Rp279 per tayangan, walau kontrak tak hanya untuk tayangan.
ICW mencatat KKP tiga kali mengontrak perusahaan Raffi setelah pelantikan itu. ICW meminta dokumen pengadaan dibuka, dari kerangka acuan kerja hingga laporan hasil pekerjaan.
Dokumen itulah yang akan menguji ketiga jawaban tadi: kapan kontrak diteken, bagaimana penyedia dipilih, apa dasar harga, dan bagaimana keberhasilan publikasi diukur.
Hingga naskah ini diturunkan, redaksi belum menerima tanggapan terpisah dari Raffi Ahmad pribadi maupun Kementerian Kebudayaan. Ruang hak jawab tetap terbuka.***
