Video viral Budi Arie meramalkan "percepatan" sebelum Pemilu 2029 di hadapan Joko Widodo. Momen itu muncul persis ketika status hukumnya dalam skandal pembekingan judi online Komdigi—disebut dakwaan menerima jatah 50 persen dari situs yang tak diblokir—masih menggantung, lebih dari setahun tanpa kepastian.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melontarkan istilah "patahan sejarah" di hadapan Presiden ketujuh Joko Widodo. Ia menyebut pergantian kekuasaan berpotensi terjadi jauh lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Jadwal itu selama ini dipegang publik sebagai patokan.
Insting yang Diucapkan di Depan Presiden Ketujuh
Video itu direkam dalam acara silaturahmi Projo memperingati bulan Kemerdekaan bersama Jokowi. Denny Indrayana mengunggah rekaman itu lewat akun Instagram pribadinya. Video itu pun menyebar luas.
Dalam rekaman itu, Budi Arie berujar langsung kepada Jokowi: "Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong pemilu 2029-pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?"
Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik buru-buru menjelaskan bahwa video itu dipotong dari konteks aslinya. "Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," katanya.
Menurut Freddy, pernyataan itu hanya bagian dari diskusi internal yang lebih panjang soal situasi kebangsaan, bukan pernyataan sikap resmi Projo. Sumber lain menyebut Projo turut menegaskan bahwa Jokowi sendiri menganggap situasi "baik-baik saja."
Klarifikasi ini justru mengundang pertanyaan baru: kalau situasinya baik-baik saja, untuk apa skenario percepatan itu perlu dilontarkan di depan presiden ketujuh?
Patahan Sejarah dan Bayang-Bayang 1998
Budi Arie tidak berhenti pada satu kalimat. Ia menyandingkan situasi sosial hari ini dengan gejolak menjelang Reformasi 1998: "Ini ada yang abnormal di masyarakat sana. Ini Pati demo, Madura demo lagi… ini 98 masih kalah masifnya."
Ia menyebut fenomena ini sebagai "patahan sejarah." Ia menariknya ke preseden transisi kekuasaan 1997 ke 1999—dari pemilu yang semestinya berjalan normal, dipercepat oleh krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi yang berujung pada lengsernya Soeharto.
Analogi ini sendiri patut dipertanyakan proporsinya. Demonstrasi di Pati dan Madura yang disebutnya, sejauh ini, jelas tak sebanding dengan krisis multidimensi 1998. Krisis 1998 melumpuhkan ekonomi nasional dan memicu bentrokan di berbagai kota besar—skala dan tekanan politiknya jauh berbeda.
Pernyataan Budi Arie ini pun dilontarkan hanya dua hari sebelum rencana aksi massa di Jakarta pada 27 Agustus, dengan salah satu tuntutan berupa kejelasan RUU Perampasan Aset. Kepolisian sendiri sudah mengantisipasi potensi kericuhan.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pernyataan Budi Arie problematis. Sebab, kata dia, pernyataan itu disampaikan sambil duduk bersama Jokowi, tanpa indikator konkret yang menopangnya. "Spekulasi tanpa indikator jelas justru menciptakan ruang spekulasi," katanya.
Ia memperingatkan bahwa narasi semacam ini berisiko menimbulkan persepsi negatif terhadap hubungan Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Meski begitu, diamnya Jokowi dalam video itu tak otomatis berarti persetujuan.
Gerindra memilih menjaga jarak. Juru bicara partai itu, Sugiat Santoso, menegaskan partainya tak ikut membahas skenario 2029: "Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas." Ia melempar kembali pertanyaan soal maksud Budi Arie ke yang bersangkutan.
Sikap ini, di satu sisi, terdengar netral. Tapi di sisi lain menyisakan celah: tak ada satu pun elite kekuasaan yang secara tegas membantah kemungkinan yang dilontarkan Budi Arie.
Dua Kali Dicopot, Tetap di Lingkaran Kekuasaan
Yang membuat posisi Budi Arie makin menarik disorot adalah rekam jejak kariernya sendiri. Ia dicopot dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika di tengah pusaran skandal judi online Komdigi. Setelah itu, ia ditempatkan sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
Jabatan itu pun tak bertahan lama. Prabowo kembali mencopotnya dari Kementerian Koperasi pada 9 September 2025—bahkan ketika Budi Arie disebut masih rapat di Senayan pada siang harinya.
Kini, tanpa kursi kabinet, ia tetap berdiri di lingkaran inti kekuasaan lewat jabatan Ketua Umum Projo. Posisi itu cukup dekat untuk membuatnya duduk bersebelahan dengan Jokowi dan melontarkan skenario percepatan kekuasaan di depan publik.
Jatah 50 Persen yang Tak Pernah Berstatus
Di titik inilah kejanggalan kedua bermula. Nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan kasus pembekingan situs judi online di lingkungan Komdigi—kasus yang menyeret 11 pegawai kementerian itu sebagai tersangka. Dakwaan menyebutnya dialokasikan menerima jatah 50 persen dari situs judi online yang sengaja tak diblokir.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, saat itu menyatakan Budi Arie "berpeluang jadi saksi." Ia menegaskan bahwa penentuan status tersangka baru bukan kewenangan jaksa, melainkan penyidik Polda Metro Jaya. Budi Arie sendiri sempat diperiksa Bareskrim Polri dengan 18 pertanyaan terkait dugaan ini.
Namun di ruang sidang, narasi yang berkembang berbalik arah. Zulkarnaen Apriliantony, terdakwa yang disebut sebagai koordinator lapangan penjagaan situs judol, membantah keras keterlibatan Budi Arie di hadapan majelis hakim. "Pak Budi Arie tidak menerima apapun dari perjudian," katanya, menambahkan bahwa Budi Arie "tidak mengetahui sama sekali." Bantahan serupa juga disampaikan kuasa hukum terdakwa lain dalam persidangan terpisah.
Pada September 2025, Zulkarnaen dijatuhi vonis tujuh tahun penjara—putusan yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Kasus induknya sudah berkekuatan hukum tetap.
Tapi status Budi Arie sendiri, setahun lebih setelah disebut dalam dakwaan dan diperiksa sebagai saksi, tak pernah resmi naik ke tersangka. Statusnya juga tak pernah resmi dinyatakan bersih dari perkara ini.
Kejanggalan yang Belum Terjawab
Dua kejanggalan ini berdiri berdampingan. Pertama, kontradiksi antara dakwaan yang menyebut aliran jatah 50 persen dan kesaksian di persidangan yang justru membantahnya mentah-mentah. Dua versi resmi ini sampai sekarang tak pernah didudukkan bersama dalam satu forum hukum yang tuntas.
Kedua, seorang figur yang pernah dua kali dicopot dari jabatan menteri, dan namanya tersangkut kasus yang sudah menghasilkan vonis inkrah terhadap eksekutor di lapangan, kini justru berbicara paling lantang soal skenario percepatan kekuasaan. Ia melontarkannya tepat di hadapan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar terhadap konstelasi politik nasional.
Belum ada penjelasan resmi mengapa proses hukum terhadap Budi Arie berhenti di status saksi selama lebih dari setahun, sementara kasus yang menyeretnya sudah tuntas di meja hijau untuk terdakwa lain. Belum ada pula klarifikasi terbuka soal dasar "insting" yang membuatnya yakin ada patahan sejarah yang lebih cepat dari 2029.
Publik hanya disuguhi dua fragmen: video yang dipotong tanpa konteks utuh, dan berkas kasus yang dibiarkan menggantung tanpa titik terang.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah Budi Arie memiliki insting politik yang tajam. Pertanyaannya adalah, siapa yang berkepentingan membiarkan status hukumnya tetap mengambang selama ini. Insting politik dan status hukum yang menggantung—apakah keduanya benar-benar berjalan di jalur yang sama sekali tak berhubungan, seperti yang ingin dipercaya publik?***
