Program Makan Bergizi Gratis dinilai perlu memanfaatkan dapur mandiri pondok pesantren agar distribusi gizi lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi penyimpangan anggaran di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul usulan pelibatan dapur-dapur mandiri milik pondok pesantren dalam pelaksanaannya. Gagasan tersebut datang dari Ketua Umum Gerakan Pengasuh Pesantren Indonesia (GAPPI), KH M Cholil Nafis.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu terlalu fokus membangun proyek pengadaan baru. Sebaliknya, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia dan berjalan di tengah masyarakat.
Kiai Cholil menilai pondok pesantren memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain memiliki dapur mandiri, banyak pesantren juga telah menjalankan sistem penyediaan makanan secara rutin bagi para santri.
Pesantren Dinilai Punya Infrastruktur Siap Pakai
Kiai Cholil mengatakan setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai lebih efektif dibanding sistem yang sepenuhnya terpusat.
“Kita harus bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya, tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan dapur dan kantin pesantren dapat membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program. Dalam praktiknya, fasilitas tersebut telah melayani kebutuhan makanan setiap hari sehingga tidak perlu memulai dari nol.
Yang menarik, pendekatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Dengan demikian, manfaat program dapat lebih cepat dirasakan penerima.
Kasus Korupsi Jadi Momentum Evaluasi
Usulan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam konteks tersebut, Kiai Cholil menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Menurutnya, pemilihan pejabat harus mempertimbangkan kemampuan serta integritas.
Ia menegaskan pengelolaan anggaran besar membutuhkan figur yang memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, aspek kompetensi dan karakter harus berjalan beriringan.
“Ini menjadi pelajaran kepada pemerintah bahwa dalam segala urusan diserahkan kepada orang yang mampu dan kompeten di bidangnya itu,” kata Kiai Cholil.
Ia menambahkan bahwa pejabat yang mengelola program publik harus memiliki karakter bersih serta semangat melayani masyarakat. Sebaliknya, orientasi mencari keuntungan pribadi justru berisiko merugikan masyarakat luas.
Dukungan Penegakan Hukum dan Pemulihan Kepercayaan Publik
Tak hanya itu, Kiai Cholil juga mengapresiasi langkah penegakan hukum dalam kasus tersebut. Ia mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Sementara itu, ia meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis di mata masyarakat.
Yang patut dicermati, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Namun, keberhasilan juga ditentukan oleh sistem pelaksanaan yang transparan dan efektif.
Melalui pelibatan dapur mandiri pesantren, Kiai Cholil berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, kebutuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di berbagai daerah.***
