Para pemimpin nasionalis menyatukan tuntutan perubahan konstitusional di Cardiff. Namun, pakta politik dan kesepakatan resmi antarpemerintah merupakan dua dokumen berbeda.
Empat pemimpin nasionalis menandatangani nota kesepahaman mengenai perubahan konstitusional di Cardiff, Wales, pada Senin, 14 September 2026.
Namun, dokumen itu bukan Cardiff Agreement yang hanya ditandatangani pemerintah Wales dan Skotlandia pada hari yang sama.
Pembedaan tersebut penting. Dua dokumen yang lahir dari rangkaian pertemuan yang sama membawa fungsi politik dan kedudukan berbeda.
Keduanya juga belum menghasilkan jadwal referendum kemerdekaan maupun reunifikasi.
Membongkar Dua Dokumen yang Dicampuradukkan
Nota kesepahaman politik ditandatangani oleh First Minister Skotlandia John Swinney, First Minister Wales Rhun ap Iorwerth, dan First Minister Irlandia Utara Michelle O’Neill.
Presiden Sinn Féin sekaligus pemimpin oposisi Republik Irlandia, Mary Lou McDonald, juga ikut menandatanganinya.
Dokumen tersebut menyatakan tidak ada pemerintahan Westminster yang berhak menghalangi referendum apabila masyarakat menuntutnya. Para penandatangan juga meminta pemerintah Inggris mempersiapkan dan memfasilitasi perubahan konstitusional pada setiap yurisdiksi.
Namun, mereka tidak menyepakati satu jadwal yang sama.
Swinney mendorong referendum kedua bagi Skotlandia. O’Neill menginginkan pemungutan suara mengenai reunifikasi Irlandia.
Ap Iorwerth belum menetapkan waktu referendum kemerdekaan Wales. Langkahnya lebih berfokus pada penguatan pemerintahan dan perluasan kewenangan devolusi.
Pada sore harinya, hanya Ap Iorwerth dan Swinney yang menandatangani Cardiff Agreement atau Cytundeb Caerdydd.
Kesepakatan resmi antarpemerintah itu mengatur kerja sama Wales dan Skotlandia. Ruang lingkupnya mencakup kemiskinan anak, biaya hidup, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, hubungan dengan Uni Eropa, bahasa, budaya, media, dan olahraga.
Dengan demikian, Cardiff Agreement bukan pakta tiga pemerintah untuk memisahkan diri dari Britania Raya.
Tiga Gerakan, Tiga Jalur Berbeda
Kebersamaan di Cardiff tidak menghapus perbedaan mendasar antara tiga gerakan politik tersebut.
Skotlandia dan Wales menginginkan pembentukan pemerintahan merdeka. Sementara itu, Sinn Féin mendorong Irlandia Utara keluar dari Britania Raya dan bergabung dengan Republik Irlandia.
Jalur hukumnya juga berbeda.
Mahkamah Agung Inggris sebelumnya memutuskan bahwa Parlemen Skotlandia tidak dapat mengadakan referendum kemerdekaan secara sepihak. Perubahan konstitusional itu menyentuh urusan yang menjadi kewenangan Westminster.
Referendum Skotlandia pada 2014 dapat digelar setelah pemerintah Inggris memberikan kewenangan sementara melalui Section 30 Order. Tidak ada persetujuan serupa untuk referendum kedua.
Wales juga tidak memiliki mekanisme hukum yang memungkinkan pemerintah devolusinya menggelar referendum kemerdekaan secara sepihak.
Irlandia Utara memiliki jalur yang lebih jelas melalui Perjanjian Jumat Agung dan Northern Ireland Act 1998.
Menteri Urusan Irlandia Utara berwenang menyelenggarakan border poll. Menteri tersebut bahkan wajib memerintahkannya apabila menilai mayoritas pemilih kemungkinan mendukung reunifikasi.
Namun, undang-undang tidak memerinci indikator yang harus digunakan untuk menilai kemungkinan mayoritas tersebut. Celah penilaian inilah yang terus dipersoalkan oleh kelompok nasionalis.
Dukungan Publik Belum Seragam
Pertemuan Cardiff memperlihatkan koordinasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, pemerintahan Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara sama-sama dipimpin figur dari partai yang mendukung kemerdekaan atau reunifikasi.
Namun, dukungan publik belum menunjukkan satu arah yang seragam.
Jajak pendapat terbaru yang dikutip dalam pemberitaan pertemuan Cardiff mencatat dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia sekitar 47 persen.
Dukungan terhadap reunifikasi di Irlandia Utara berada di kisaran 36 persen. Sementara itu, dukungan terhadap kemerdekaan Wales tercatat sekitar 32 persen.
Angka tersebut tidak dapat dibandingkan begitu saja karena pertanyaan, metodologi, dan pilihan jawaban setiap survei dapat berbeda.
Namun, data itu memperlihatkan satu batas penting. Belum terdapat bukti bahwa ketiga wilayah secara bersamaan telah membentuk mayoritas untuk meninggalkan Britania Raya.
Westminster Belum Membuka Pintu Referendum
Pemerintah Inggris tidak langsung menawarkan mekanisme referendum setelah penandatanganan nota tersebut.
Juru bicara pemerintah menyatakan Perdana Menteri Andy Burnham mengutamakan kemitraan dengan pemerintah devolusi. Westminster juga mengeklaim sedang memusatkan perhatian pada biaya hidup dan keamanan ekonomi.
Pemerintah belum mengumumkan perubahan kebijakan mengenai referendum Skotlandia dan Wales.
Burnham dijadwalkan bertemu pemimpin ketiga pemerintahan devolusi. Namun, agenda dan kemungkinan pembahasan mekanisme perubahan konstitusional belum dibuka secara terperinci.
Sikap tersebut memperlihatkan ketegangan yang belum terpecahkan.
Para pemimpin nasionalis menuntut hak menentukan masa depan melalui referendum. Westminster mempertahankan kendali atas pintu hukum yang memungkinkan referendum itu berlangsung.
Sejarah Kolonial Bukan Bukti Keruntuhan 2026
Sejarah kekuasaan Inggris memang menyimpan catatan yang terus diperiksa.
Statuta Kilkenny pada 1366 membatasi penggunaan bahasa, pakaian, perkawinan, dan kebiasaan Irlandia di kalangan pemukim Inggris serta Anglo-Norman.
Kelaparan Besar Irlandia pada 1845–1852 menewaskan sekitar satu juta orang. Ekspor pangan tetap berlangsung pada sebagian masa kelaparan, sementara kebijakan bantuan pemerintah Inggris banyak dipersoalkan sejarawan.
Penelitian University of Newcastle juga mendokumentasikan sedikitnya 10.657 korban dalam 438 pembantaian perbatasan kolonial di Australia.
Operation Legacy kemudian mengungkap cara pemerintah kolonial memindahkan atau menghancurkan dokumen menjelang kemerdekaan sejumlah wilayah. Berkas mengenai kekerasan dalam pemberontakan Mau Mau di Kenya termasuk dalam jejak arsip yang dipersoalkan.
Namun, seluruh catatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa Britania Raya akan pecah pada 2026.
Belum ada referendum yang dijadwalkan. Belum ada persetujuan Westminster. Belum ada pula mayoritas yang terkonfirmasi secara serentak di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.
Cardiff telah melahirkan front politik baru. Yang belum lahir adalah jalan hukum bersama untuk mengubah tuntutan itu menjadi pemungutan suara.
Empat tanda tangan sudah menuntut perubahan. Pertanyaan yang belum terjawab ialah apakah Westminster akan membuka pintu demokrasi—atau kembali memegang satu-satunya kunci.***
