Kementerian ESDM mulai mengevaluasi rencana mengolah batu bara menjadi bensin. Identitas mitra, nilai investasi, kebutuhan air, dan skema pengendalian emisinya belum diumumkan.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mengolah batu bara menjadi bensin. Dua hari kemudian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan mulai menindaklanjuti arahan tersebut.
Namun, pemerintah belum membuka kalkulasi dasar proyek itu.
Nilai investasi belum diumumkan. Lokasi pabrik, kapasitas produksi, kebutuhan batu bara, pasokan air, harga bensin, dan rancangan pengendalian emisi juga belum diungkap kepada publik.
Evaluasi Dimulai, Angka Dasar Belum Tersedia
Prabowo menyampaikan rencana tersebut dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026.
“Kita juga nanti akan bikin bensin dari batu bara,” kata Prabowo.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan tersebut pada Senin, 21 September 2026. Ia menyatakan kementeriannya siap menindaklanjuti setiap arahan Presiden untuk mengoptimalkan sumber energi domestik.
Bahlil menyebut teknologi pengolahan batu bara berkalori rendah menjadi gas dan minyak telah diterapkan di sejumlah negara. Beberapa perusahaan juga disebut telah menawarkan kerja sama kepada pemerintah.
Namun, identitas perusahaan tersebut belum diungkap.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan teknologi dan potensi batu bara Indonesia masih dievaluasi. Ia juga belum memaparkan nilai ekonomi, kapasitas produksi, ataupun lokasi proyek yang sedang diperiksa.
Di titik ini, rencana bensin batu bara masih berada pada tahap evaluasi. Belum terdapat proyek komersial yang diumumkan beserta studi kelayakannya.
Memisahkan B50 dari Bensin Batu Bara
Prabowo menempatkan rencana bensin batu bara setelah memaparkan keberhasilan pemerintah mengembangkan bahan bakar dari kelapa sawit.
Konteks tersebut beririsan dengan penerapan mandatori Biodiesel 50 atau B50 sejak Juli 2026. Pemerintah mengeklaim kebijakan itu memungkinkan Indonesia mengurangi, bahkan menghentikan, impor solar tertentu.
Namun, keduanya menggunakan jalur produksi berbeda.
B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dan 50 persen bahan bakar diesel fosil. Produk tersebut diarahkan untuk menggantikan solar.
Sementara itu, Coal-to-Liquid atau CTL mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair melalui pencairan langsung atau jalur tidak langsung. Jalur tidak langsung umumnya mencakup gasifikasi, pemurnian gas sintesis, dan proses Fischer-Tropsch.
Perbedaan itu patut disorot. Infrastruktur, bahan baku, kebutuhan air, biaya produksi, dan karakter emisi kedua teknologi tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Klaim keberhasilan B50 karena itu belum cukup untuk menjawab kelayakan bensin batu bara.
Jejak Lama Sasol dan Cina
Teknologi pencairan batu bara bukan temuan baru.
Afrika Selatan mengembangkan CTL melalui Sasol ketika pemerintahan apartheid menghadapi pembatasan pasokan minyak. Tri Winarno menyebut fasilitas Sasol masih memproduksi bahan bakar cair dalam skala besar.
Cina juga mengembangkan teknologi serupa untuk memperkuat pasokan energi domestik. Namun, pengalaman kedua negara memperlihatkan bahwa CTL mensyaratkan fasilitas industri berskala besar dan modal yang tidak sedikit.
Salah satu fasilitas pencairan langsung batu bara di Erdos, Mongolia Dalam, dibangun dengan biaya sekitar USD2 miliar. Fasilitas tersebut dirancang mengolah sekitar 10.000 ton batu bara per hari menjadi sekitar 3.000 ton produk minyak.
Data itu tidak serta-merta dapat diterapkan di Indonesia. Jenis batu bara, teknologi, harga energi, lokasi, infrastruktur, dan biaya pendanaan dapat menghasilkan kalkulasi berbeda.
Karena itu, studi kelayakan proyek Indonesia menjadi dokumen penting. Hingga kini, dokumen tersebut belum dibuka.
Menelusuri Kebutuhan Air
Kebutuhan air menjadi titik buta berikutnya.
CTL membutuhkan air dalam proses gasifikasi, pendinginan, pemurnian, pembentukan hidrogen, dan pengolahan limbah. Besarnya kebutuhan bergantung pada teknologi dan rancangan pabrik.
Kajian mengenai jejak air daur hidup bahan bakar berbasis batu bara di Cina mencatat sekitar 2,59 kilogram per megajoule untuk pencairan langsung. Angkanya mencapai 2,97 kilogram per megajoule untuk pencairan tidak langsung.
Angka tersebut mencakup jejak air sepanjang rantai produksi. Karena itu, data tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai volume air yang masuk ke fasilitas CTL.
Namun, temuan tersebut tetap menyoroti satu persoalan mendasar. Pemerintah belum mengumumkan lokasi pabrik dan daya dukung air di wilayah yang akan dipilih.
Belum diketahui pula apakah proyek akan mengambil air permukaan, air tanah, atau membangun sistem daur ulang. Penilaian mengenai dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem sekitar belum tersedia.
Emisi dan CCS Belum Dijelaskan
Bahan bakar cair dari batu bara tetap menghasilkan karbon ketika digunakan. Proses mengubah batu bara menjadi bahan bakar juga menambah emisi pada tahap produksi.
Sejumlah kajian daur hidup menunjukkan CTL tanpa Carbon Capture and Storage dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih tinggi daripada bahan bakar berbasis minyak bumi.
Integrasi CCS dapat menekan sebagian emisi proses. Namun, teknologi tersebut juga menambah investasi, kebutuhan energi, infrastruktur pengangkutan karbon, dan lokasi penyimpanan.
Pemerintah belum menjelaskan apakah fasilitas CTL di Indonesia akan diwajibkan menggunakan CCS.
Target penangkapan karbon juga belum diumumkan. Begitu pula biaya penyimpanan, penanggung jawab kebocoran, dan mekanisme pemantauan jangka panjang.
Tanpa rincian itu, klaim kemandirian energi baru menjawab asal bahan bakar. Klaim tersebut belum menjawab besarnya jejak karbon yang dipindahkan ke dalam negeri.
Harga Bensin Masih Menjadi Pertanyaan
Ketergantungan terhadap impor minyak memang menimbulkan risiko bagi ketahanan energi. Gejolak harga dan gangguan jalur perdagangan dapat menekan pasokan serta anggaran pemerintah.
Namun, CTL juga membawa risiko ekonominya sendiri.
Harga produksi bensin akan dipengaruhi biaya pembangunan pabrik, harga batu bara, kebutuhan air, pasokan hidrogen, teknologi pengendalian emisi, dan pembiayaan proyek.
Pemerintah belum memaparkan harga pokok produksi per liter. Belum diungkap pula apakah bensin batu bara akan bersaing secara komersial atau membutuhkan subsidi.
Batu bara mungkin dapat mengurangi ketergantungan terhadap kapal tanker pembawa minyak. Namun, sebelum pabrik dibangun, satu pertanyaan belum terjawab: berapa harga sebenarnya yang harus dibayar—oleh konsumen, anggaran pemerintah, dan lingkungan?***
