Politik

Petruk Dadi Ratu: Wayangnya Sudah Tua, tapi Dramanya Abadi

Petruk Dadi Ratu: Wayangnya Sudah Tua, tapi Dramanya Abadi
Ilustrasi: Petruk memegang pusaka, lalu mengira takhta adalah miliknya. Wayang Jawa mengingatkan: legitimasi tanpa kapasitas hanya melahirkan mabuk kuasa.

Ratusan tahun lalu, dalang Jawa sudah menceritakan kisah ini. Mengapa kita terkejut melihatnya terjadi lagi?

Dalam dunia pewayangan Jawa, ada lakon yang terasa makin relevan setiap kali Indonesia berganti penguasa: Petruk Dadi Ratu. Petruk, si punakawan kurus panjang hidung, mendadak jadi raja. Bukan karena kecakapannya. Bukan karena kepemimpinannya. Tapi karena ia memegang pusaka.

Petruk mendapat mandat dari Prabu Puntadewa untuk merawat pusaka miliknya, yakni Jamus Kalimasada. Singkat cerita, Petruk yang kemudian kabur membawa pusaka itu lalu menaklukkan kerajaan Rancang Kencono dan menjadi ratu di sana.

Lakon ini bukan dongeng sembarangan. Petruk Dadi Ratu adalah kreasi Sultan Hamengku Buwono VII — penguasa Keraton Yogya 1877–1920 — yang sarat makna tentang kekuasaan negara masa monarki, namun juga menampilkan pentingnya aspek kenegarawanan yang masih bisa berlaku melampaui batas zaman.

Mabuk Kuasa

Dalam lakon aslinya, Petruk yang awalnya lucu berubah jadi semena-mena. Ia mulai bertindak seperti raja sungguhan, lupa kalau dirinya hanya penabuh genderang. Ia mabuk kuasa, dan ketika mabuk, yang tertawa bukan hanya rakyat, tapi juga sejarah.

Di sinilah lakon ini berhenti menjadi hiburan dan menjadi cermin. Petruk, saat menjalani perannya sebagai raja, masih bersikap sama ketika ia menjadi rakyat jelata yang hanya bisa kaget atau marah melihat keadaan. Tidak ada transformasi. Tidak ada kematangan. Yang berubah hanya kursinya.

Wayang ini bahkan pernah dijadikan senjata perlawanan nyata. Pada 1971, sebelum pemilu digelar, seorang pemain wayang orang bernama Surono ditahan aparat keamanan. Petruk yang tengah berkuasa yang ia perankan tertimpa sebuah pohon beringin — alih-alih melindungi, pohon itu justru membuatnya celaka. Di tangan Surono, lakon ini dipakai untuk menyindir rezim Orde Baru.

Pusaka dan Legitimasi Palsu

Yang paling menusuk dari lakon ini bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Petruk tidak merebut takhta dengan kapasitas. Ia mendapat pusaka — simbol legitimasi — lalu menggunakannya untuk mengklaim otoritas yang bukan haknya.

Dalam buku Petruk Dadi Ratu karya Dr. Suwardi Endraswara, Petruk menyebutkan alasan perbuatannya: "Ampun sinuhun, hamba hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi raja. Masa dari dulu hamba ini hanya menjadi wong cilik selalu…" Batara Kresna menjawab: "Petruk, engkau tak usah risau menjadi orang kecil. Dalam negara yang adil dan makmur siapa pun pasti dapat hidup layak."

Jawaban Kresna itu bukan penghiburan kosong. Ia adalah kritik terselubung: bahwa ambisi merebut kekuasaan tanpa kapasitas kenegarawanan hanya akan menghasilkan kekacauan — bukan keadilan.

Ketika Lakon Menjadi Kenyataan

Indonesia hari ini hidup di dalam versi nyata lakon itu. Dinasti politik sering kali mengandalkan akses sumber daya dan jaringan kekuasaan untuk mempertahankan pengaruhnya, yang berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Temuan Indonesian Corruption Watch mencatat setidaknya 70 kasus korupsi muncul dari 54 dinasti politik di berbagai daerah. Pusaka zaman kini bukan lagi Jamus Kalimasada — melainkan akses anggaran, jaringan pengadaan, dan koneksi partai.

Ketika posisi penting dalam pemerintahan dan BUMN hanya diisi oleh kerabat atau anggota dekat keluarga dinasti tanpa mempertimbangkan merit atau kualifikasi profesional, hal ini mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Wong Cilik Tanpa Batas

Ada satu kalimat dari filosofi Petruk yang sering terlupakan di tengah sorotan terhadap lakon politiknya. "Kawula iku tanpa wates, ratu kuwi anane mung winates" — rakyat itu tanpa batas, sedangkan raja itu ada secara terbatas. Artinya, hubungan antara rakyat dan pemimpin itu saling mempengaruhi; pemimpin tidak ada tanpa adanya rakyat.

Kalimat itu seharusnya menjadi pengingat bagi siapa pun yang memegang pusaka kekuasaan: kekuasaan selalu terbatas, sedangkan rakyat yang menanggung akibatnya tidak pernah habis.

Petruk akhirnya turun takhta. Pusaka dikembalikan. Ketertiban pulih. Dalam wayang, cerita selalu punya akhir.

Di dunia nyata, dalangnya adalah kita semua.***