Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini muncul setelah terendus adanya penyimpangan dari desain awal yang sudah direncanakan matang.
Pemerintah pusat kini tengah menyisir ulang jalannya program andalan ini. Purbaya mengungkapkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Kamis, 2 Juli 2026. Menurutnya, Presiden tidak akan diam saja melihat program strategis ini melenceng kendali.
“Terus yang koperasi (merah putih) mungkin juga sebentar lagi akan diobrak-abrik oleh Bapak Presiden,” kata Purbaya, seperti dikutip berbagai media.
Anggaran Rp240 Triliun yang Mulai Melenceng
Program ini memang dirancang dengan skala ambisius. Dari total Rp60 triliun dana desa per tahun, Rp40 triliun di antaranya dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan. Kalau diakumulasikan, angkanya mencapai Rp240 triliun untuk mendirikan 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.
Namun, di tengah jalan muncul masalah. Purbaya menyoroti adanya pihak-pihak yang “over kreatif” dengan menambahkan agenda baru yang tidak pernah dibahas di tingkat atas. “Ada beberapa orang yang bikin ini, bikin itu, yang sebetulnya enggak pernah diketahui Bapak Presiden, paling enggak saya. Itu akan dikendalikan,” tegasnya.
Target Dipangkas Setengah, Fokus Efisiensi
Akibat evaluasi mendalam ini, pemerintah langsung mengambil langkah konkret. Target pembangunan Kopdes Merah Putih tahun ini dipangkas dari 80 ribu menjadi 40 ribu titik. Keputusan ini memberi ruang bagi kementerian terkait untuk membersihkan pelaksanaan agar tidak berubah jadi pemborosan anggaran negara.
Respons Menkop soal Kritik Lokasi yang Viral
Di sisi lain, program ini juga mendapat sorotan publik lewat media sosial. Banyak warganet mempertanyakan lokasi gedung koperasi yang dianggap terisolasi, jauh dari pemukiman, dan kurang strategis.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono pun angkat bicara. Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Juli 2026, ia mengakui ada kritik, tapi menegaskan jumlah titik bermasalah sangat minim. “Jumlahnya saya sudah hitung… kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media,” ujar Ferry, dikutip detikfinance.
Ferry juga menjelaskan bahwa pemilihan lokasi bukan keputusan sepihak dari pusat. Semua melalui musyawarah panjang bersama warga dan kepala desa setempat.***
