Sedikitnya 400 investor membangun lebih dari 1.500 dapur MBG dengan tabungan dan pinjaman. Sekitar 700 dapur telah mengantongi kontrak, tetapi pembayaran belum diterima.
Sedikitnya 400 investor Program Makan Bergizi Gratis terlilit utang setelah membiayai pembangunan lebih dari 1.500 dapur di daerah terpencil. Sekitar 700 dapur telah memiliki kontrak pembayaran, tetapi dana dari pemerintah belum diterima.
Temuan tersebut dilaporkan Reuters pada Kamis, 13 Agustus 2026, berdasarkan wawancara dengan pemilik dapur serta penelaahan dokumen publik dan kontrak pemerintah. Badan Gizi Nasional belum menanggapi permintaan konfirmasi yang diajukan Reuters.
Ketua Asosiasi Pengusaha Makanan dan Gizi Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Herwil Junaidi Harefa mengatakan 700 dapur telah mengantongi kontrak yang menjamin penggantian investasi. Sebanyak 800 dapur lain telah selesai dibangun, tetapi masih menunggu pemeriksaan akhir pemerintah.
Sebagian besar pemilik dapur kini menghadapi tagihan bank ataupun pemberi pinjaman tidak berizin. Sejumlah peralatan bahkan telah disita kreditur.
“Kami sebenarnya membantu pemerintah. Mengapa mereka melakukan ini kepada kami?” kata Herwil seperti dikutip Reuters.
Herwil mengaku menanggung utang Rp8 miliar setelah membangun sejumlah dapur. Puluhan anggota asosiasi tersebut telah berunjuk rasa di Jakarta pada Juli lalu untuk menuntut kepastian pembayaran.
Utang Rp1 Miliar di Torosiaje
Salah satu dapur yang belum memperoleh pembayaran berdiri di atas perairan Teluk Tomini, Desa Torosiaje, Gorontalo. Fasilitas senilai Rp1,8 miliar itu dibangun untuk melayani sekitar 400 siswa serta ibu hamil dan menyusui.
Pemiliknya, Sigit Buludawa, menggunakan seluruh tabungan dan pinjaman dari pemberi kredit tidak berizin untuk membangun dapur pada November 2025. Pemeriksaan pemerintah telah selesai pada Februari 2026, tetapi penggantian biaya belum cair.
Bunga atas utang Sigit yang mencapai Rp1 miliar terus bertambah. Dapur yang telah dilengkapi kompor, lemari pendingin, dan ratusan wadah makanan itu belum beroperasi.
“Reputasi saya rusak parah dan kerugiannya sangat besar,” kata Sigit.
Kasus serupa dialami Zaenuri Mustofa, pengepul hasil pertanian yang membangun dapur di Desa Sandalan, Gorontalo. Ia menanggung utang Rp700 juta dan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada kontraktor.
“Saya sudah kapok. Saya tidak mau mengalaminya lagi,” ujar Zaenuri.
Skema Pembayaran Berubah
BGN dan pemerintah daerah pada Oktober 2025 menawarkan skema pembangunan dapur di wilayah terpencil dengan tingkat tengkes tinggi. Berdasarkan petunjuk teknis yang ditelaah Reuters, investor dijanjikan penggantian penuh berikut keuntungan sedikitnya 100 persen dari investasi awal selama empat tahun.
Empat pemilik dapur mengatakan pejabat BGN menjanjikan pembayaran dalam 35–45 hari setelah penilaian pemerintah.
Skema itu kemudian berubah. Pada Maret 2026, BGN menetapkan pembayaran 60 persen setelah pembangunan. Sisanya dicairkan dalam dua tahap apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
Mekanisme kembali diubah pada Mei menjadi pembayaran insentif harian selama dua tahun. Setelah penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Juni, sejumlah pemilik juga mengaku kehilangan akses ke portal yang menyimpan kontrak, surat penunjukan, dan nomor rekening pembayaran.
Perubahan tersebut berlangsung ketika anggaran MBG dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemerintah kemudian kembali menurunkannya menjadi Rp229 triliun dan membekukan rencana pembangunan 13 ribu dapur baru.
Kepala BGN Sudaryono telah bertemu dengan sejumlah pemilik dapur dan menjanjikan penyelesaian. Namun, menurut Reuters, hingga laporan itu diterbitkan belum ada penjelasan terperinci mengenai jadwal maupun mekanisme pembayaran.
Dampaknya turut dirasakan calon penerima manfaat. Baiq Sriyono, ibu dari seorang anak berusia lima tahun di Sandalan, mengatakan warga masih menunggu dapur yang telah dibangun mulai beroperasi.
“Kami berharap program ini segera dimulai. Program ini dapat membantu anak-anak kami,” kata Baiq.***
