Perpustakaan Nasional menghentikan pasokan buku gratis ke pelosok akibat pemotongan anggaran drastis. Ironisnya, pengadaan kipas angin desa bernilai triliunan rupiah justru memicu polemik di DPR.
Kepala Perpustakaan Nasional Aminudin Aziz memastikan penghentian pasokan buku gratis ke desa dan fasilitas publik pada 2026 akibat efisiensi anggaran. Kondisi ini bertolak belakang dengan hebohnya proyek kipas angin Koperasi Desa Merah Putih bernilai Rp 1,8 triliun.
Anggaran lembaga literasi tersebut terjun bebas menjadi Rp 377,9 miliar, atau nyaris separuh dari alokasi tahun sebelumnya. "Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," kata Aminudin dalam rapat bersama Komisi X DPR, Kamis (16/7/2026).
Sebelumnya, program pengiriman 1.000 buku ke desa, taman baca, hingga lembaga pemasyarakatan rutin berjalan dan mendapat respons positif. Kini, Dana Alokasi Khusus fisik untuk perabotan perpustakaan daerah pun terpaksa ditiadakan.
Polemik Kipas Angin Triliunan
Ihwal alokasi fantastis di tingkat desa justru muncul dalam rapat Komisi VI DPR pada Rabu, 15 Juli 2026. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyoroti isu pengadaan 1,8 juta kipas angin bernilai Rp 1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono membantah pengadaan tersebut berada di bawah kewenangan kementeriannya. Namun, ia menyebut spesifikasi barang itu bukan tipe biasa. "Ah, itu kipas anginnya bukan kipas angin kos-kosan yang plastik," ucap Ferry.
Selain itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menilai tudingan DPR sebagai narasi kosong tanpa data yang matang. Ia menyebut pihaknya menyediakan 26 jenis sarana prasarana desa, bukan sekadar kipas angin atau mobil pikap.
Mengais Hibah Asing demi Naskah Kuno
Ketika proyek sarana koperasi desa menelan dana besar, Perpusnas justru harus mencari hibah asing demi menyelamatkan naskah kuno nusantara. Lembaga ini mengandalkan bantuan dari Uni Eropa sekitar Rp 600 juta untuk restorasi naskah yang rusak terkena banjir.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta target literasi nasional disesuaikan dengan realitas anggaran yang minim. "Ketika menentukan ukuran dan capaian jangan mengikuti rencana jangka menengah yang lama kalau anggarannya terus dikurangi," ujarnya.***
