Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara yang selama ini merugi. Langkah ini dilakukan untuk menghemat anggaran negara dan mencegah kebocoran keuangan lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup kurang lebih 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
“Sekarang kita sudah tutup, kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Prabowo, ia baru mengetahui jumlah BUMN yang sebenarnya setelah menjabat sebagai presiden. Semula ia memperkirakan hanya sekitar 300 perusahaan, tetapi ternyata mencapai lebih dari 1.000 entitas beserta anak dan cucu perusahaannya.
Rencana Penataan Lebih Luas
Pemerintah berencana melanjutkan penataan ini dengan menutup lebih banyak perusahaan negara yang tidak memberikan kontribusi positif. Prabowo menargetkan penutupan hingga sekitar 800 BUMN, atau minimal 700 perusahaan.
“Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah,” katanya.
Penutupan ratusan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran hingga triliunan rupiah. Penghematan utama berasal dari pengurangan beban operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris. Prabowo juga menyebut banyak perusahaan merugi itu kerap menjadi sarana menutupi praktik korupsi di internal pengelolaan.
Hingga kini, pemerintah belum merinci daftar lengkap BUMN yang telah ditutup maupun besaran pasti penghematan yang diperoleh. Penataan BUMN ini menjadi bagian dari upaya efisiensi keuangan negara di bawah kepemimpinan Prabowo.***
