Pembengkakan jumlah dapur MBG diperkirakan menambah pengeluaran hingga Rp1 triliun per bulan. DPR meminta pembayaran diperiksa dan dapur bermasalah dihentikan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah mengaudit sekitar 13 ribu dapur Makan Bergizi Gratis jika ditemukan kejanggalan atau penyimpangan pembayaran.
Desakan itu muncul setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membengkak dari rencana awal. Kondisi tersebut diperkirakan menambah beban anggaran program hingga Rp1 triliun setiap bulan.
"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya, Jumat (12/6/2026).
Yahya meminta Badan Gizi Nasional tidak mencairkan anggaran hanya berdasarkan keberadaan titik dapur. Pembayaran harus diverifikasi dan disesuaikan dengan pengeluaran nyata setiap SPPG.
"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujarnya.
Sanksi bagi Dapur Bermasalah
Yahya juga meminta BGN menghentikan sementara dapur yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, audit tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi tanpa tindak lanjut.
"Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," kata politikus Partai Golkar itu.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, mulai dari penetapan lokasi, penerbitan surat keputusan, pembayaran biaya operasional, hingga pengawasan pelayanan kepada penerima manfaat.
Persoalan itu sebelumnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, jumlah SPPG membengkak dari rencana 21.000 menjadi 27.877 titik.
Dengan demikian, terdapat kelebihan 6.877 titik. Zulkifli juga mengungkap jumlah SPPG di wilayah 3T mencapai 8.617 titik, jauh di atas rencana awal sebanyak 2.000 titik.
Menurut perhitungannya, tambahan 6.877 titik dengan biaya operasional sekitar Rp6 juta per hari dapat memunculkan pengeluaran tambahan lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Zulkifli menyebut pembengkakan tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli titik dapur. Pemerintah kini diminta memeriksa status dan kebutuhan setiap SPPG sebelum kembali menyalurkan anggaran.
Yahya menilai persoalan itu harus menjadi momentum bagi BGN untuk membenahi tata kelola MBG dan mencegah kelebihan pembayaran terulang.
"Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," ujarnya.***
