Nasib anggaran MBG kembali dipertimbangkan pemerintah. Pada saat yang sama, mahasiswa turun ke jalan menuntut program tersebut dihentikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum dapat memastikan besaran pengurangan lanjutan anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto serta perhitungan terbaru dari Badan Gizi Nasional.
“Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” kata Purbaya seusai rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Ia mengaku belum menghitung secara terperinci berapa besar kebutuhan anggaran yang dapat ditekan. Perhitungan itu akan dibahas bersama Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang.
“Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” ujarnya.
Pernyataan Purbaya menunjukkan nasib anggaran MBG masih terbuka. Pemerintah sebelumnya telah menurunkan rencana anggaran 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Sebanyak 93 persen dari pagu Rp268 triliun tersebut dialokasikan langsung untuk bantuan MBG, menurut keterangan resmi BGN.
Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sedang menata kembali pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas.
Ia menolak menyebut langkah tersebut sebagai pemangkasan. Menurut Prasetyo, kebutuhan anggaran berpotensi turun setelah pemerintah menghitung ulang kondisi pelaksanaan program di lapangan.
“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis.
Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung kembali kebutuhan dana, termasuk menyesuaikannya dengan jumlah penerima manfaat dan kemampuan dapur yang beroperasi.
“Dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa,” ujarnya.
Penataan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah terhadap pelaksanaan MBG.
Mahasiswa Minta MBG Dihentikan
Di tengah proses evaluasi anggaran itu, mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah kampus di Jabodetabek menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” tersebut membawa lima tuntutan kepada pemerintahan Prabowo.
Salah satunya meminta pemerintah menghentikan MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menilai kedua program berisiko memperbesar pemborosan anggaran negara.
Tuntutan lainnya meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian militerisme di ranah sipil, serta permintaan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
“Kami juga mengundang seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapa pun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan, Kamis, 11 Juni 2026.
Pemerintah hingga kini belum memutuskan penghentian MBG. Pembahasan masih berfokus pada perbaikan tata kelola dan penghitungan ulang kebutuhan anggaran.***
