Kepala BGN baru Nanik S Deyang langsung menetapkan sejumlah agenda reformasi usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (9/6/2026). Dari efisiensi anggaran hingga seleksi ulang penerima manfaat, semua masuk daftar prioritas yang akan dieksekusi segera.
Kursi kepala Badan Gizi Nasional kosong setelah Dadan Hindayana terseret kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Nanik S Deyang mengisi posisi itu setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo.
Dua wakil kepala BGN juga berganti. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono kini mendampingi Nanik, menggantikan Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya yang ikut terseret kasus yang sama bersama Dadan.
Dengan susunan pimpinan baru ini, BGN memulai babak baru di tengah sorotan publik yang masih tajam terhadap pengelolaan program MBG.
Anggaran Jadi Sorotan Utama
Program Makan Bergizi Gratis selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam APBN. Nanik mengakui beban itu dan berkomitmen mencari jalan keluar.
Ia membuka peluang pendanaan dari luar kas negara. Investor swasta dan hibah luar negeri menjadi dua opsi yang tengah dijajaki untuk meringankan tekanan terhadap APBN.
Selain itu, Nanik mempertimbangkan untuk menghentikan pembangunan dapur penyalur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selama ini terus bertambah. Sebagai alternatif, kantin sekolah yang sudah ada akan dimaksimalkan fungsinya.
Transparansi Keuangan Jadi Komitmen Konkret
Nanik tidak hanya bicara soal efisiensi. Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran MBG.
Kehadiran Agustina Arumsari sebagai wakil kepala disebut Nanik secara langsung sebagai bentuk pengawasan internal yang ketat.
"Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke," ujar Nanik.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di era Nanik tidak akan berjalan tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
Sekolah Kaya Tidak Lagi Masuk Daftar Penerima
Salah satu kebijakan paling konkret yang diumumkan Nanik adalah refocusing penerima manfaat MBG. BGN akan mencoret sekolah-sekolah swasta favorit yang siswanya berasal dari kalangan mampu.
"Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," kata Nanik.
Ia menambahkan bahwa sasaran MBG akan diarahkan secara penuh kepada anak-anak yang benar-benar memerlukan intervensi gizi dari negara.
"Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," tambahnya.
Langkah ini dinilai penting agar anggaran yang terbatas bisa memberikan dampak maksimal kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Tujuh Pakar Gizi Masuk Dewan Pengarah
BGN di bawah Nanik juga akan mengaktifkan Dewan Pengarah yang selama ini belum pernah diisi sejak lembaga itu berdiri. Dewan ini sudah tercantum dalam struktur organisasi dan tata kerja BGN, namun kosong tanpa personel.
Nanik berencana mengisinya dengan tujuh orang, mayoritas dari kalangan profesor ahli gizi dan dokter anak.
"Di SOTK sebetulnya dari BGN berdiri itu ada dewan pengarah. Di dewan pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor anak, eh dokter anak," ucap Nanik.
Ia menjelaskan bahwa dewan ini akan berfungsi sebagai pembimbing kebijakan BGN secara ilmiah.
"Jadi nanti yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti adalah dewan pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi," ucap dia.
Kehadiran para pakar diharapkan mendorong setiap kebijakan MBG berpijak pada pertimbangan ilmiah, bukan sekadar keputusan administratif semata.***
