Hukum

Pakar Ingatkan Rencana Makar Gagal Tetap Bisa Dipidana

Pakar Ingatkan Rencana Makar Gagal Tetap Bisa Dipidana
Ilustrasi rencana makar gagal tetap bisa dipidana. (AI Generate)

Pakar hukum pidana Yenti Garnasih menegaskan rencana makar yang gagal tetap dapat dipidana jika memenuhi unsur permufakatan jahat atau persiapan dalam KUHP.

Pakar hukum pidana Yenti Garnasih mengingatkan rencana makar yang gagal tidak otomatis membebaskan pelakunya dari jerat hukum.

Menurut Yenti, permufakatan jahat maupun persiapan kejahatan terhadap keamanan negara tetap dapat dipidana meski tujuan akhirnya belum terlaksana.

Peringatan ini merespons penyidikan dugaan makar Polri yang dikembangkan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kasus penyadapan tersebut sebelumnya menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan tiga petinggi Polri lainnya sebagai tersangka.

Yenti menilai penyidik tidak boleh hanya melihat berhasil tidaknya makar, tetapi juga membongkar rangkaian perbuatan dan tujuan di balik rencana itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenti saat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Untuk kejahatan terhadap keamanan negara sedemikian beratnya, sehingga persiapan, meskipun tidak jadi, tetap bisa dipidana apabila memenuhi ketentuan undang-undang," kata Yenti.

Aturan Persiapan dan Ancaman Pidana Makar

Yenti menjelaskan Pasal 15 KUHP Nasional mengatur persiapan tindak pidana, seperti menyiapkan alat, mengumpulkan informasi, hingga menyusun perencanaan.

Namun, tidak semua persiapan otomatis dipidana. Pasal 15 ayat (2) KUHP menegaskan persiapan hanya dapat dipidana jika ditentukan tegas dalam undang-undang.

Terkait makar, Pasal 196 KUHP diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Aturan baru itu menetapkan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 191 sampai Pasal 193 dapat dipidana.

Sementara itu, permufakatan jahat maupun persiapan tindak pidana dalam Pasal 194 juga dapat dipidana, sehingga pengaturannya berbeda dengan makar terhadap Presiden.

Pasal 191 KUHP mengancam pelaku makar untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau melumpuhkan Presiden dan Wakil Presiden dengan pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.

Sementara Pasal 193 KUHP mengatur makar untuk menggulingkan pemerintah dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, serta 15 tahun bagi pemimpin atau pengaturnya.

Karena itu, Yenti meminta penyidik mendalami setiap peran, mulai dari pengumpul informasi, penyedia sarana, penyusun rencana, hingga pihak pemilik tujuan.

"Jangan menganggap karena makarnya belum terjadi, kemudian tidak bisa dipidana. Kalau perbuatannya memenuhi unsur yang diatur undang-undang, tetap ada konsekuensi pidananya," ujarnya.

Status Penyidikan Dugaan Makar di Polri

Polri sebelumnya menaikkan perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Prabowo ke tahap penyidikan pada Selasa (17/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut pengembangan kasus itu ditangani tim khusus pimpinan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.

Pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan.

Polri juga telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan dengan mencantumkan Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 KUHP.

Menutup keterangannya, Yenti berharap penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan keamanan negara berjalan profesional tanpa campur tangan politik.

"Hukum itu di atas politik. Ketika hukum sedang jalan, politik tidak usah ikut-ikut. Jangan ada intervensi terhadap penegakan hukum," tegasnya.***