Politik

Siapa Mengawasi Pengawas Aset Rampasan?

Siapa Mengawasi Pengawas Aset Rampasan?
Presiden akan membentuk badan pengawas aset rampasan beranggotakan lima orang, namun mekanisme pengaduan warga dan pengawasan internalnya masih menyisakan tanda tanya. (Ilustrasi: AI)

Presiden akan membentuk badan pengelola dan pengawas aset. Pengangkatan, pelaporan, dan pengaduan menjadi ujian akuntabilitasnya.

Presiden akan membentuk badan pengelola dan pengawas aset setelah DPR menyetujuiRUU Perampasan Aset, Kamis, 19 November 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengawas akan ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR. Pengawasan disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR,” katanya dalam wawancara televisi, Kamis.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga menyatakan pengelolaan dan pengawasan aset dilakukan badan yang dibentuk Presiden.

Rilis pemerintah menyebut sistem informasi terintegrasi akan mendukung pengelolaan aset. Namun, rilis itu belum merinci mekanisme pengaduan maupun pemeriksaan pengawas.

Presiden Mengangkat, DPR Memberi Persetujuan

Salinan naskah yang tersedia melalui situs NU memuat pengawas beranggotakan lima orang. Masa jabatannya lima tahun dan dapat diperpanjang sekali.

Pasal 64 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengawas. Pasal 65 mensyaratkan persetujuan DPR untuk pengangkatan.

DPR diberi waktu 21 hari untuk menyetujui atau menolak usulan Presiden. Jika tidak memberikan keputusan, calon dianggap disetujui.

Pimpinan badan dipilih Presiden. Pemberhentian juga ditetapkan Presiden berdasarkan alasan yang disebutkan dalam naskah, termasuk perbuatan tercela dan putusan pidana.

Pasal 62 mewajibkan laporan pengawasan kepada Presiden dan DPR setiap tahun atau sesuai kebutuhan. Ketentuan lanjutan badan diatur melalui Peraturan Presiden.

Rincian ini merujuk salinan yang beredar. Kesesuaiannya dengan naskah resmi yang diundangkan masih perlu dipastikan.

Pengaduan Warga dan Pemeriksaan Pengawas

Salinan tersebut menugaskan badan pengawas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, mengawasi penyidik serta pengelola, dan memeriksa dugaan pelanggaran etik.

Namun, ketentuan itu belum menjawab secara operasional bagaimana warga mengadu, berapa lama laporan ditangani, dan bagaimana pelapor mengetahui hasilnya.

Pertanyaan lain ialah siapa memeriksa pengawas ketika anggotanya sendiri diduga menyalahgunakan kewenangan, serta bagaimana hasil pemeriksaan dibuka kepada publik.

Pengawasan aset sebelumnya menjadi perhatian Panja DPR karena nilai harta yang ditangani bisa mencapai triliunan rupiah.

Menurut keterangan resmi DPR pada 10 November, pengawasan dibutuhkan untuk mencegah aset hilang, rusak, atau menyusut nilainya.

Bagi korban, pengaduan pelanggaran juga perlu dibedakan dari prosedur keberatan dan pemulihan hak atas aset.

Karena itu, keterbukaan naskah resmi diperlukan untuk menguji batas kewenangan setiap lembaga.

Sebutan independen dan rencana pembentukan badan belum membuktikan independensi pelaksanaannya. Keduanya juga belum menunjukkan badan tersebut sudah terbentuk.***