Nasional

Komdigi Minta Google Membuka Metode Penindakan Kanal

Komdigi Minta Google Membuka Metode Penindakan Kanal
Komdigi meminta Google membuka metode deteksi, akurasi peninjauan, serta dasar atribusi ribuan kanal YouTube yang ditutup. (Ilustrasi: AI)

Komdigi meminta rincian deteksi dan kesalahan penindakan kanal. Hubungan kebijakan spam dengan operasi pengaruh masih perlu dijelaskan.

Kementerian Komunikasi dan Digital meminta Google menjelaskan metode penindakan kanal YouTube, termasuk akurasi deteksi dan dasar pelabelan konten.

Permintaan disampaikan dalam pertemuan dengan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026, menurut rilis Komdigi, Jumat (20/11).

“kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh,” kata Mediodecci Lustarini dalam keterangan resmi.

Mediodecci merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi. Penjelasan yang diminta mencakup parameter deteksi hingga peninjauan manusia.

Perkembangan ini menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya tentang metode, contoh kanal, dan identitas operator.

Penindakan juga mencakup kanal pengkritik. Karena itu, arah dukungan politik saja belum menjelaskan dasar penghapusan.

Apa yang Sudah Dijelaskan?

Menurut Komdigi, Google menyebut kebijakan spam YouTube sebagai dasar penindakan akun yang dikategorikan sebagai operasi pengaruh terkoordinasi.

Google perlu berkoordinasi dengan tim global penyusun buletin untuk menanggapi permintaan tersebut. Rilis itu belum memuat jawaban teknis yang diminta.

Dalam kebijakannya, YouTube melarang manipulasi interaksi, produksi massal konten berulang, dan jaringan kanal yang menyesatkan pengguna.

Aturan umum itu menjelaskan jenis perilaku terlarang. Namun, penerapannya pada jaringan tertentu tetap membutuhkan contoh pelanggaran dan bukti pendukung.

Pertanyaan pertama menyangkut cara kanal terdeteksi. Parameter yang diminta perlu menjelaskan indikator pelanggaran dan bukti hubungan antarkanal.

Berikutnya, pembagian peran mesin dan manusia. Penjelasan ini diperlukan untuk mengetahui tahapan pemeriksaan sebelum kanal dihapus.

Komdigi juga meminta ukuran akurasi dan tingkat kesalahan deteksi. Untuk mengujinya, diperlukan hasil evaluasi serta informasi tentang keputusan yang dikoreksi.

Pertanyaan lain menyangkut hubungan pelanggaran spam dengan kategori operasi pengaruh. Penyebutan kebijakan saja belum menjelaskan bagaimana hubungan itu dibuktikan.

Asal operator juga belum terjawab. Komdigi meminta klarifikasi apakah Google dapat mengetahui pembuat konten atau pengelola jaringan berasal dari Indonesia atau luar negeri.

Dengan demikian, permintaan pemerintah kini lebih terperinci. Namun, permintaan penjelasan perlu dibedakan dari jawaban dan bukti yang sudah tersedia bagi publik.

Label Konten Bukan Identitas Operator

Dalam buletin kuartal III, Google mencatat 19.372 kanal dalam tiga operasi yang dikaitkan dengan Indonesia.

Rinciannya, 6.888 kanal pada Juli, 10.134 pada Agustus, dan 2.350 pada September.

Ada pula 17 kanal pendukung pemerintah dalam entri terpisah, tanpa label keterkaitan negara. Pemisahan ini penting saat membaca jumlah penindakan.

Dari susunan buletin tersebut, ada tiga hal yang perlu diuji terpisah: isi konten, perilaku jaringan, dan dasar pengaitan operator dengan suatu negara.

Label pro-pemerintah menggambarkan arah konten. Label itu sendiri tidak membuktikan siapa pengelola, pemberi perintah, ataupun penyandang dananya.

Sebaliknya, permintaan penjelasan pemerintah juga belum membuktikan penindakan Google keliru. Penilaian itu memerlukan metode dan bukti kasus yang dapat diperiksa.***