Pada 1 Oktober, Listyo Sigit dilantik dan menerima Bintang Mahaputera. Tiga puluh empat hari kemudian, ia tersangka dan diberhentikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Rabu, 4 November 2026.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian itu pada pagi hari. Langkah ini menyusul status Listyo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ariyo Windutomo, Kepala Sekretariat Presiden, ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Pengganti tetap belum diumumkan.
Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Prasetyo masih menyebut keppres itu sedang diproses.
Pemberhentian itu terjadi 34 hari setelah Listyo dilantik pada 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepadanya.
Hari itu, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemberhentian dengan hormat Listyo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan Listyo sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Ia bukan satu-satunya.
Dua jenderal bintang dua ikut ditetapkan: Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Markas Besar Polri.
Ahrie pernah menjadi sekretaris pribadi Listyo saat ia Kapolri, dan salah satu ajudan Presiden Prabowo.
Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026. Saat itu, Listyo masih menjabat Kapolri.
Para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server Sistem Manajemen Penyadapan Sah (LIMS) tanpa verifikasi. Nomor itu tidak terkait penyelidikan maupun penyidikan.
Sasarannya bukan hanya Presiden. Menurut Asep, nomor pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha turut disadap.
Pada Oktober 2026, berkas hasil sadapan di sistem itu diduga dihapus untuk menghilangkan jejak. Seorang petugas melaporkan dugaan tersebut pada 30 Oktober 2026.
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 ponsel dan satu iPad.
Ketiganya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman terberatnya 10 tahun penjara.
Hingga berita ini ditulis, Listyo Sigit Prabowo dan kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan.
Istana dan Yusril Berbeda Membaca Makar
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo menyampaikan keprihatinan mendalam Presiden. Menurut dia, perbuatan itu bisa dianggap mengarah pada makar dan membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Tujuan dan motifnya, kata dia, belum diketahui. “…ini sesuatu yang luar biasa,” kata Prasetyo, merujuk pada penyadapan terhadap kepala negara dan pejabat negara.
Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik tidak memakai pasal makar.
“…tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 3 November 2026. Penyidikan, menurut dia, baru berada di tahap awal.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai sebaliknya, seperti dikutip Afu.id dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 4 November 2026.
“Untuk apa menyadap presiden? Kalau bukan tujuan untuk makar,” kata Mahfud.
Selain itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago meminta penyidik tidak berhenti pada tiga tersangka. Pihak yang memerintahkan, menurut dia, harus diusut.
Penyidik masih mendalami peran tiap tersangka dan keterlibatan pihak lain.
Soleman: Soal Kewenangan, Bukan Alat
Ihwal perangkat yang dipakai, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman Ponto menilai alat sadap Polri setara dengan milik TNI, atau lebih canggih.
Penilaian itu disampaikannya kepada Afu.id di Jakarta, Rabu, 4 November 2026. Kecanggihannya, kata dia, terlihat dari alat yang bisa dibawa ke berbagai lokasi.
Soleman mengaku sudah mengingatkan sejak pembahasan undang-undang penyadapan Polri. Menurut dia, Polri tidak membutuhkan alat secanggih itu karena sasarannya warga sipil.
Sebaliknya, TNI menghadapi ancaman dari negara lain. Bagi Soleman, persoalan utamanya bukan kecanggihan alat, melainkan kewenangan.
Ia meminta kewenangan penyadapan Polri dibatasi agar tidak disalahgunakan di luar penegakan hukum. Soleman juga menyebut penyadapan terhadap presiden sebagai aktivitas makar.
“Buktinya TNI punya alat sadap canggih, tetapi tidak dipakai menyadap presiden,” kata Soleman.***
