Polri baru menetapkan tiga tersangka penyadapan Prabowo. Selamat Ginting menyebut kemungkinan keterlibatan lebih banyak perwira, sementara Mahfud MD meminta tujuan penyadapan diusut.
Penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini diikuti dua pertanyaan yang belum terjawab: apakah pelakunya lebih dari tiga orang, dan untuk apa informasi itu dikumpulkan?
Pengamat politik dan militer Selamat Ginting menyebut 11 nama perwira tinggi yang menurutnya perlu ditelusuri. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta penyidik mendalami kemungkinan motif makar.
Keduanya menyampaikan pendapat di luar penyidikan. Keterangan resmi Polri sejauh ini menetapkan tiga tersangka, sementara motif penyadapan masih diperiksa.
Ginting, dalam perbincangan yang beredar pada 3 November 2026, mengemukakan dugaan pemindahan perangkat penyadapan ke sejumlah lokasi pribadi. Ia juga menyebut dugaan perlawanan saat penindakan dan pengakuan mengenai pemberi perintah.
Nama-nama yang disebut Ginting meliputi Listyo Sigit Prabowo, Asep Dedi Suhari, Suhardianto, Yuda Gustawan, Eko Hadi Santoso, Dedi Murti, M. Tejo Kusumo, Nunung Saifuddin, Ribut Hari Wibowo, Abdul Karim, dan Ahrie Sonta Nasution.
Polri belum mengonfirmasi daftar 11 nama maupun kronologi yang dipaparkan Ginting. Penyebutan seseorang dalam analisis pengamat tidak menjadikannya tersangka.
Polri Menetapkan Tiga Tersangka
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin, dalam keterangan pada Selasa malam, 3 November, mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso. Mereka ditahan di Rutan Mabes Polri. Seorang perwira berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan pada 2025–2026 tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi. Sejumlah nomor dimasukkan ke sistem penyadapan Polri tanpa verifikasi.
Sasaran yang disebut penyidik meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Berkas hasil sadapan diduga dihapus pada Oktober 2026.
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Barang yang disita meliputi 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Temuan itulah yang masih harus ditelusuri untuk menjelaskan peran masing-masing pihak serta penggunaan hasil sadapan.
Mahfud Mempertanyakan Tujuan Penyadapan
Mahfud menilai penyadapan terhadap kepala negara membuat tujuan para pelakunya perlu diperiksa secara mendalam.
“Untuk apa menyadap presiden? Kalau bukan tujuan untuk makar,” kata Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, sebagaimana dilaporkan pada Rabu, 4 November.
Mahfud juga menyinggung informasi yang didengarnya mengenai rencana demonstrasi buruh pada Oktober dan skenario yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi tersebut belum diumumkan sebagai temuan penyidikan Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyidik sejauh ini belum menemukan indikasi makar. Pasal yang diterapkan berkaitan dengan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Perkara ini dengan demikian bergerak pada beberapa lapis pemeriksaan: siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang menjalankannya, ke mana hasilnya disalurkan, dan apa tujuannya. Polri baru memastikan status hukum tiga orang; klaim mengenai nama lain serta dugaan motif makar masih menunggu pembuktian. ***
