Johanis Tanak mengusulkan perampasan harta pejabat yang tidak tercantum dalam LHKPN. Cakupan aset, standar pembuktian, dan mekanisme keberatan masih perlu diperjelas.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan konsekuensi lebih tegas bagi pejabat yang tidak melaporkan kekayaan secara benar: perampasan harta melalui RUU Perampasan Aset.
Usulan itu disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2026. Tanak juga mengusulkan perampasan kekayaan pejabat wajib lapor yang tidak menyerahkan LHKPN.
Menurut Tanak, apabila “kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas”.
Pernyataan tersebut masih berupa usulan. Hal itu belum menjadi kewenangan baru yang otomatis dapat dijalankan KPK terhadap setiap ketidaksesuaian laporan kekayaan.
Gagasan ini menempatkan LHKPN sebagai pintu penelusuran aset. Namun, pelaksanaannya memerlukan batas yang jelas antara pelanggaran pelaporan dan dasar perampasan harta.
Selisih Laporan Perlu Ditelusuri
Pemeriksaan perlu membedakan aset yang belum dicatat, perbedaan penilaian, kekayaan yang sengaja disembunyikan, dan harta yang diduga berasal dari kejahatan.
Pembedaan tersebut menentukan bukti yang dibutuhkan serta konsekuensi hukumnya. Ketidaksesuaian laporan dapat menjadi awal pemeriksaan, tetapi belum menjelaskan seluruh asal-usul kekayaan.
Sebagai ilustrasi, pemeriksaan properti yang tidak tercantum dalam laporan perlu memastikan pemilik, waktu perolehan, sumber pembayaran, dan kewajiban pelaporannya pada periode terkait.
Status kepemilikan juga penting apabila aset melibatkan pasangan, kepemilikan bersama, atau pihak ketiga. Rumusan aturan perlu menjelaskan bagaimana hak mereka diperiksa.
Pertanyaan berikutnya menyangkut cakupan perampasan. Apakah objeknya hanya aset yang tidak dilaporkan, selisih nilai kekayaan, atau seluruh harta pejabat yang tidak menyerahkan laporan?
Pilihan tersebut membawa konsekuensi berbeda. Karena itu, objek tindakan dan dasar pembuktiannya perlu dinyatakan secara terperinci dalam rancangan ketentuan.
Keberatan Harus Memiliki Prosedur yang Jelas
Tanak turut mengusulkan mekanisme bagi pejabat yang keberatan terhadap perampasan hartanya. Ia berharap pengaturan tersebut mendorong pelaporan LHKPN secara benar.
Mekanisme itu perlu menjawab siapa yang memutus perampasan, kapan pemilik aset dapat mengajukan keberatan, dan bagaimana bukti asal-usul harta diperiksa.
Kejelasan juga diperlukan mengenai beban pembuktian: apa yang harus ditunjukkan aparat dan keterangan apa yang wajib diberikan pemilik aset.
Prosedur tersebut akan menentukan bagaimana temuan awal berkembang menjadi tindakan hukum. Pemeriksaan laporan, penelusuran transaksi, dan keputusan perampasan perlu memiliki tahapan yang dapat diuji.
Dalam keterangan yang diberitakan, rincian itu belum dijelaskan oleh Tanak. Karena itu, usulannya belum dapat dibaca sebagai rumusan akhir mekanisme perampasan.
LHKPN dapat membantu mempertemukan laporan pejabat dengan keadaan kekayaannya. Efektivitas aturan berikutnya bergantung pada kemampuan menelusuri aset sekaligus membuktikan dasar tindakan terhadapnya. ***
