Kepuasan publik ke Prabowo ambruk 30,1 poin dalam sembilan bulan versi SMRC dan Indikator. Tapi LKPI serta IDM justru mencatat angka di atas 79 persen. Istana memilih menjawab dengan optimisme, bukan evaluasi kebijakan.
Kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto sedang ambruk — dan itu bukan klaim satu lembaga survei saja.
SMRC mencatatnya di angka 51,1 persen pada Juli 2026, merosot dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunannya mencapai 30,1 poin, dan menurut SMRC sendiri, itu terjadi hanya dalam sembilan bulan.
Indikator Politik Indonesia menemukan pola serupa lewat jalur berbeda: dari 86 persen (Januari 2025) turun ke 71 persen (April 2025), lalu sempat naik ke 81 persen (Desember 2025).
Setelah itu ambruk lagi ke 68 persen (April 2026), dan kini 49,5 persen pada Juli 2026.
Dua lembaga, dua metode, dua periode pengambilan sampel yang tidak identik — tapi keduanya mendarat di titik yang nyaris sama: sekitar 50 persen. Kesamaan itulah yang membuat penurunan kali ini sulit dianggap sekadar kebisingan statistik.
Menariknya, Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani sendiri mewanti-wanti agar hasil ini tidak dibaca berlebihan. Dengan margin of error 3,7 persen, ia menegaskan belum bisa disimpulkan kelompok puas benar-benar lebih banyak dari kelompok tidak puas. Kehati-hatian semacam ini jarang muncul di ruang publik yang lebih suka angka bulat dan headline tajam.
Ekonomi Jadi Titik Nyeri
Penyebab utama penurunan bukan satu isu tunggal, melainkan akumulasi persepsi ekonomi yang memburuk.
Hanya 15,7 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik — anjlok dari 40 persen pada November 2025. Sebanyak 49,4 persen menilainya buruk, sisanya menganggapnya sedang-sedang saja.
Dua program andalan pemerintah ikut tersorot. SMRC mencatat mayoritas publik yang mengetahui Makan Bergizi Gratis mengaku kurang puas dengan pelaksanaannya.
Temuan itu terasa relevan setelah insiden keracunan massal menimpa 707 orang di SMK Negeri 6 Semarang, akhir Juli lalu. Badan Gizi Nasional bahkan sampai mencopot 137 kepala dapur di berbagai daerah akibat pelanggaran serupa.
Koperasi Desa Merah Putih bernasib tak jauh berbeda. Tingkat pengenalan publik terhadap program ini memang tinggi, 76,9 persen.
Tapi keyakinan bahwa koperasi ini akan berkembang justru terus tergerus: dari 43,5 persen pesimistis pada November 2025, naik ke 48,4 persen pada Februari–Maret, dan kini menyentuh 61,1 persen. Publik tampaknya sudah kenal programnya, tapi tidak lagi memercayainya.
Elektabilitas: Tumbang dalam Empat Bulan
Dampak paling tajam justru terlihat pada peta elektabilitas 2029.
Dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas Prabowo anjlok dari 34,9 persen ke 14,5 persen sepanjang sembilan bulan terakhir. Di periode yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melesat dari 19,7 persen menjadi 35 persen dan kini memimpin.
Yang lebih mencolok ada di simulasi dua nama. Baru pada Februari–Maret 2026, Prabowo masih unggul 50,5 persen berbanding 42,6 persen atas Dedi.
Empat bulan kemudian, posisi itu terbalik total: Dedi meraih 59 persen, Prabowo tersisa 28,3 persen.
Sebuah pembalikan sebesar itu, dalam rentang waktu sesingkat itu, tergolong jarang terjadi di tengah masa jabatan presiden yang belum genap dua tahun. Nama-nama lain — Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, AHY, Ganjar Pranowo, Mahfud MD — semuanya tertinggal jauh di bawah 10 persen, praktis tak relevan dalam pertarungan yang kini terpusat di dua nama.
Dua Kutub Angka yang Saling Membantah
Di titik inilah kejanggalan mulai layak digali.
SMRC dan Indikator sama-sama mendarat di kisaran 50 persen. Tapi dua lembaga lain merilis hasil yang nyaris berkebalikan, dan keduanya muncul dalam rentang waktu yang berdekatan.
LKPI mencatat kepuasan publik 79,3 persen untuk semester I 2026, dirilis 3 Agustus. Beberapa hari sebelumnya, IDM merilis angka yang bahkan lebih tinggi: 81,5 persen.
Selisihnya hampir 30 poin — persis sebesar penurunan yang dicatat SMRC. Dalam rentang pengambilan data yang berdekatan, selisih sebesar itu sulit dijelaskan hanya lewat margin of error.
Metodologi keempat lembaga sebenarnya cukup terbuka. LKPI memakai 1.557 responden dengan margin of error 2,47 persen; SMRC memakai 749 responden dengan margin of error 3,7 persen.
Bedanya bukan pada transparansi angka teknis semacam itu, melainkan pada isi pertanyaan dan cara masing-masing lembaga membingkai kinerja pemerintah — sesuatu yang jauh lebih sulit diverifikasi publik.
Selama kontradiksi seperti ini terus berulang tanpa audit silang yang independen, ruang ini akan terus terbuka bagi siapa pun untuk memilih angka yang paling menguntungkan narasinya.
Pola Lama: Menjawab Tanpa Menjawab
Respons elite terhadap survei yang tidak menguntungkan mengikuti pola yang sudah lama dikenal — dan kali ini datang berlapis-lapis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah bekerja bukan demi mengejar hasil survei.
Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Qodari melangkah lebih jauh. Ia meramalkan angka akan pulih sendiri: "insyaallah nanti 80 persen lagi," katanya, sembari menyebut fundamental ekonomi masih baik.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memilih kalimat santai: hasil survei dianggap wajar dan akan dikaji.
Juru bicara partainya menambahkan bahwa "naik turun di survei adalah hal yang lumrah dalam demokrasi."
Sementara itu, Ketua Umum Logis 08 memilih jalur paling keras: mempertanyakan validitas data dan independensi SMRC, tanpa menyertakan bukti spesifik apa yang keliru dari metodologinya.
Pola merespons survei buruk dengan mempertanyakan kredibilitas lembaganya — alih-alih membedah kebijakan yang membuat rating turun — bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Preseden serupa pernah terjadi pada 2013, ketika Presiden SBY menaikkan harga BBM bersubsidi dan 44,52 persen publik menyalahkannya secara langsung, jauh di atas 26,03 persen yang menyalahkan DPR.
Sembilan tahun kemudian, giliran elite dari kubu berkuasa yang menoleh ke angka itu: politisi PDIP Adian Napitupulu memakai rendahnya kepuasan SBY tahun 2013 untuk membela penurunan kepuasan Jokowi pada 2022. Manuver mencari pembanding yang lebih buruk ini bukan strategi baru — hanya belum terlihat dipakai secara eksplisit dalam episode Prabowo kali ini.
Yang Belum Terjawab
Tiga hal masih layak terus dipantau.
Pertama, apakah penurunan setajam ini akan direspons dengan perubahan kebijakan ekonomi yang konkret, atau cukup dijawab dengan optimisme retoris seperti milik Qodari.
Kedua, apakah akan ada audit metodologi lintas lembaga yang independen, untuk menjelaskan kenapa SMRC-Indikator dan LKPI-IDM bisa berselisih hampir 30 poin dalam periode yang nyaris sama. Sejauh ini belum ada.
Ketiga, apakah lonjakan elektabilitas Dedi Mulyadi bersifat sementara akibat sentimen sesaat, atau justru sinyal awal pergeseran peta politik menuju 2029.
Survei, kata Dasco, memang bisa naik turun. Yang belum ditelusuri dengan ketenangan yang sama adalah kenapa hanya 15,7 persen warga menilai ekonomi mereka baik-baik saja — dan kenapa jawaban resmi atas itu baru sebatas janji bahwa angka akan membaik dengan sendirinya.***
