Kemenimipas menonaktifkan lima pejabat Lapas Cibinong setelah barang dalam dokumentasi Ombudsman tidak ditemukan saat pemeriksaan internal.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong menguji penggunaan rumah dinas, akses pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat pemasyarakatan.
BPGMN disiapkan untuk mencegah karhutla. Struktur, anggaran, target kerja, dan delapan perda pembakaran lahan masih belum dibuka.
Analisis forensik mengenai sengketa ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi, menyoroti ketiadaan bukti otentik, tudingan manipulasi terstruktur, dan ancaman kekosongan hukum pasca-pelantikan.
Bantuan internasional bagi media menimbulkan pertanyaan tentang pemilihan isu dan kendali editorial. Keterbukaan syarat pendanaan diperlukan agar publik dapat mengujinya.
Pemerintah menjanjikan pendidikan gratis di sekitar 164.000 sekolah negeri dan seluruh perguruan tinggi negeri. Tapi janji itu belum diikuti penambahan anggaran khusus.
KPK menyita Rp106,3 miliar dalam OTT ATR/BPN, tapi baru sebagian kecil yang terurai alirannya. Sisanya diduga mengalir ke organisasi dan kepentingan pribadi Menteri Nusron Wahid.
UU Reforma Agraria telah disahkan DPR, tetapi angka batas penguasaan tanah diserahkan kepada peraturan pemerintah. Kritik atas skema redistribusi masih perlu dijawab.
Status kerja calon manajer Kopdes belum terang setelah Qodari dan Dony Oskaria memberi keterangan berbeda. Penempatan ditargetkan pada 25 September.
Pemimpin nasionalis Skotlandia, Wales, dan Irlandia menandatangani nota perubahan konstitusional. Referendum belum dijadwalkan dan jalur hukumnya berbeda.
