Moratorium berlaku bagi fasilitas berdaya minimal 50 megawatt saat pemerintah menyusun aturan listrik, air, dan biaya infrastruktur baru.
Gubernur New York Kathy Hochul membekukan proses perizinan lingkungan bagi pembangunan dan perluasan pusat data berskala sangat besar selama paling lama satu tahun sejak Selasa, 14 Juli 2026.
Kebijakan melalui Executive Order Nomor 62 itu berlaku bagi fasilitas yang menggunakan atau berpotensi membutuhkan listrik sedikitnya 50 megawatt. Pemerintah New York akan memakai masa moratorium untuk menyusun standar lingkungan dan skema pembiayaan infrastruktur baru.
“Ketika pembangunan pusat data mengancam menaikkan tagihan utilitas, menguras sumber daya alam, dan menciptakan ketidakpastian bagi warga New York, merupakan tanggung jawab saya untuk bertindak dan memimpin,” kata Hochul.
Moratorium hanya mencakup permohonan izin diskresioner di Department of Environmental Conservation yang belum dinyatakan lengkap sebelum 14 Juli 2026. Pemerintah daerah masih dapat memproses izin yang menjadi kewenangannya.
Fasilitas yang fungsi utamanya untuk manufaktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sejumlah kegiatan penelitian juga dikecualikan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak menghentikan seluruh pembangunan pusat data di New York.
Antrean Listrik Capai 12 Gigawatt
Soal pembekuan izin itu, pemerintah New York mencatat hampir 12 gigawatt permintaan beban besar telah masuk antrean penyambungan jaringan listrik hingga Mei 2026. Pusat data menjadi salah satu sumber utama lonjakan kebutuhan tersebut.
Lebih dari 8 gigawatt permintaan baru tercatat sepanjang 2025. Pertumbuhan itu dinilai lebih cepat dibandingkan kemampuan jaringan listrik menambah pembangkit, transmisi, dan gardu pendukung.
Pemerintah juga menyoroti risiko kenaikan tarif listrik, penggunaan air dalam jumlah besar, pencemaran udara, kebisingan, serta tekanan terhadap masyarakat di sekitar proyek.
Selain itu, New York mengkhawatirkan biaya peningkatan jaringan lebih dulu dibebankan kepada masyarakat, sementara proyek pusat data yang menjadi pemicunya dapat tertunda atau batal dibangun.
Selama moratorium, Department of Public Service akan menyusun kajian dampak lingkungan terpadu. Kajian itu akan mencakup energi, air, udara, kebisingan, pencahayaan, dan dampak terhadap komunitas rentan.
Department of Environmental Conservation juga diperintahkan mengaudit aturan pengambilan air bagi pelanggan besar. Laporan tersebut harus selesai paling lambat 12 bulan setelah perintah diterbitkan.
Pengguna Besar Diminta Menanggung Biaya
Pemerintah New York menyiapkan prinsip penerima manfaat menanggung biaya. Melalui skema ini, pusat data dapat diwajibkan membayar pembangkit energi bersih, baterai, gardu, dan peningkatan jaringan yang diperlukan untuk operasinya.
Empire State Development juga mendapat waktu 60 hari untuk menyusun kerangka investasi bagi masyarakat sekitar. Pengembang dapat diminta membiayai infrastruktur lokal, pengolahan air limbah, pendidikan, pelatihan kerja, dan perekrutan tenaga lokal.
Kebijakan New York relevan bagi Indonesia yang sedang mendorong pertumbuhan industri pusat data. Dokumen Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kapasitas pusat data Indonesia sekitar 370 megawatt pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 1,41 gigawatt pada 2029.
Dokumen tersebut juga mengakui pasokan listrik pusat data belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Standar menyeluruh mengenai tata kelola serta keberlanjutan pusat data masih menjadi agenda kebijakan periode 2025–2029.
Ekspansi itu membuat pemerintah perlu menghitung kebutuhan listrik, air, jaringan transmisi, lahan, dan pembangkit cadangan secara kumulatif. Belum terlihat aturan khusus yang mewajibkan seluruh operator membuka konsumsi air dan listrik setiap fasilitas kepada publik.
Operator Digital Realty menolak moratorium karena dinilai dapat memindahkan investasi ke wilayah lain. Perusahaan menyatakan mendukung pertumbuhan pusat data yang bertanggung jawab, tetapi menganggap penghentian izin selama satu tahun bukan jalan keluar.
“Kami mendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab, tetapi moratorium bukan solusi yang tepat,” kata Digital Realty.***
