Perebutan kendali struktural Nahdlatul Ulama dipersoalkan sebagai arena pengamanan basis suara menjelang Pemilihan Umum 2029. Keganjilan proses penetapan kepemimpinan dan polarisasi internal yang belum dituntaskan menuntut transparansi agar marwah organisasi tidak dikorbankan.
Musyawarah Ahli Halli wal Aqdi (AHWA) secara mufakat menetapkan kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031. Keputusan strategis tersebut dihasilkan melalui rapat tertutup sembilan ulama terpilih di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Sidang pleno mengumumkan hasil tersebut pada Ahad (30/8/2026) malam. Namun, sebuah keganjilan prosedural langsung disaksikan oleh para peserta di arena muktamar.
Tepuk tangan audiens diinstruksikan secara komando oleh pimpinan sidang. Beberapa muktamirin memilih meninggalkan ruangan seraya menundukkan kepala dan menggumamkan ketidakpuasan mengenai hasil musyawarah akhir.
Kekecewaan ini ditengarai bersumber dari ketidaksesuaian antara perolehan suara murni dan keputusan penetapan. Sistem mencatatkan total 4.703 suara sah dari pengurus daerah di seluruh dunia.
KH Miftachul Akhyar ternyata hanya mengumpulkan 350 suara. Angka ini menempatkan beliau pada posisi keempat dalam daftar sembilan ulama terpilih.
Posisi puncak justru diduduki oleh KH Nurul Huda Djazuli yang meraup 485 suara, disusul oleh KH Nuruzzahri Yahya dengan 477 suara, dan KH Baharuddin HS yang menghimpun 392 suara.
Menelusuri Celah Logistik dan Jejak Konflik Struktural
Kesenjangan perolehan suara ini diiringi rumor yang mengaitkan dukungan penuh dari Istana. Presiden Prabowo Subianto dituduh memberikan restu kepada kepemimpinan KH Miftachul Akhyar.
Jejak kedekatan ini ditelusuri melalui riwayat pertemuan pada bulan Februari 2024 yang diakui secara terbuka oleh sang presiden. Selain itu, pemerintah juga menyematkan Bintang Mahaputra Utama kepada KH Miftachul Akhyar pada tanggal 26 Agustus 2025.
Sebuah celah operasional turut dipersoalkan menjelang sidang penetapan. Isu mengenai penggalangan dukungan melalui pembagian bisyarah kepada pengurus daerah didengungkan secara masif.
Klaim ini menyudutkan posisi Kiai Miftachul, namun bukti empiris belum diungkap ke publik. Publik dilarang menyimpulkan tuduhan tersebut sebelum otoritas terkait membuka fakta sebenarnya.
Faktor lain yang patut disorot adalah rekam jejak konflik kepengurusan yang membelit KH Miftachul Akhyar. Polarisasi di tubuh PBNU periode sebelumnya dikabarkan membelah elite ke dalam "Kubu Sultan" dan "Kubu Kramat".
Pertengkaran yang terjadi antara Rais Aam dan Ketua Umum (KH Yahya Cholil Staquf) dipandang sebagai pola sistemik. Ketegangan serupa pernah tercatat saat KH Miftachul menjabat di struktur PCNU Surabaya maupun PWNU Jawa Timur.
Di arena muktamar Jombang, ketidakstabilan ini turut diperlihatkan melalui aksi demonstrasi dari pendukung calon lain yang berujung ricuh di area Sidang Pleno IV. Para simpatisan menentang aturan jeda eks pejabat politik yang dinilai dirancang untuk menjegal kandidat tertentu.
Menguji Indepedensi Melalui Memori Cipasung
Keterlibatan faksi-faksi politik dan kekuasaan dalam pemilihan pemimpin NU bukan merupakan fenomena baru. Sejarah mencatatkan preseden pada Muktamar Cipasung di tahun 1994 saat rezim Orde Baru secara terbuka mengerahkan dukungan logistik.
Operasi tersebut dijalankan untuk memenangkan KH Abu Hasan demi menumbangkan KH Abdurrahman Wahid. Namun, mobilisasi tersebut justru dikalahkan oleh perlawanan kultural para kiai.
Pola sistemik ini disorot kembali saat kekuatan politik dicurigai menancapkan kendali mereka menjelang kontestasi elektoral 2029. Setiap kecurigaan mengharuskan pihak berwenang memberikan klarifikasi resmi.
Kiai-kiai sepuh di masa lalu sudah membuktikan kemandiriannya dalam menolak intervensi negara. Mungkinkah para ulama hari ini mempertahankan independensi yang sama, atau justru jam'iyyah dibiarkan tersandera oleh konflik elitis dan tarikan politik penguasa? ***
