Evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dari CELIOS memicu perdebatan tentang metode survei dan sumber pendanaan lembaga. CELIOS membantah menerima dana APBN dan menyatakan siap membuka data riset untuk diuji.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu memicu perdebatan di ruang digital, termasuk pertanyaan mengenai independensi lembaga riset tersebut.
Respons terhadap laporan itu tidak hanya membahas temuan survei, tetapi juga menyoroti metodologi dan sumber pendanaan CELIOS. Namun, pertanyaan tentang pendanaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa riset lembaga tersebut dipengaruhi pihak tertentu.
Metodologi survei dipersoalkan
CELIOS menyatakan surveinya melibatkan 1.122 responden. Hasilnya menunjukkan 75 persen responden merasa stres menghadapi kebijakan pemerintah, sementara 67 persen menyatakan stres terkait langkah Presiden Prabowo.
Survei itu juga mencatat 55 persen responden tidak ingin memilih Prabowo kembali dalam pemilihan presiden 2029. Dalam penilaian terhadap kinerja presiden, kalangan ahli memberi skor 2,8 dari skala 10, sedangkan masyarakat umum memberi skor 4,6.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapat nilai minus 159 dalam evaluasi tersebut. Sekretaris Bidang DPP Partai Golkar Fajar Rahmat Zulkarnaen mempertanyakan metode yang digunakan CELIOS.
Fajar menyoroti penggunaan iklan Meta untuk menjaring responden. Menurut dia, cara tersebut tidak menjamin pemilihan responden secara acak. Ia juga mempertanyakan pembobotan yang disebut menggunakan sistem mirip penilaian Ballon d’Or, karena dinilai tidak sesuai untuk mengevaluasi kinerja kementerian.
Laporan CELIOS menyebut survei melibatkan 1.122 responden. Dalam tantangan debatnya, Fajar meminta CELIOS membuka data mentah anonim dan rincian pembobotan yang disebut mencakup 994 dari 1.142 responden publik. Kedua angka jumlah responden itu berbeda.
Pendanaan CELIOS ikut disorot
Dokumen publik mencatat Open Society Foundations (OSF) memberikan hibah total US$2,57 juta kepada Yayasan CELIOS Pencerah Bangsa sejak 2023, dengan nilai terbesar pada 2024.
OSF didirikan oleh miliarder Amerika Serikat George Soros. Informasi mengenai hibah itu memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan pengaruh pendanaan terhadap riset CELIOS. Namun, keberadaan hibah tersebut tidak membuktikan adanya intervensi atau agenda spionase.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira membantah lembaganya menerima dana dari APBN. Dalam siniar Big Alpha, ia mengatakan operasional CELIOS dibiayai melalui hibah akademis internasional.
Bhima juga menilai kritik terhadap sumber pendanaan digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isi laporan. Ia menyebut serangan terhadap pembawa pesan kerap muncul ketika pihak yang dikritik tidak memiliki argumen untuk membantah substansi.
Sebaliknya, Fajar menyampaikan data yang menurutnya menunjukkan capaian sektor energi di bawah Bahlil. Ia menyebut produksi siap jual minyak bumi mencapai 605,3 ribu barel per hari pada 2025 atau 100,05 persen dari target. Fajar juga menyebut penerimaan negara bukan pajak sektor tersebut sebesar Rp138,37 triliun dan nilai ekspor proyek hilirisasi mencapai USD10,2 miliar.
Debat terbuka menunggu data
Fajar menantang Bhima untuk berdebat secara terbuka sebelum 31 Oktober 2026 di lokasi netral. Ia meminta CELIOS membawa data mentah yang telah dianonimkan, kuesioner, serta penjelasan mengenai metode pembobotan.
Bhima menyatakan bersedia menerima tantangan itu. Data mentah survei dan rincian metodologi yang diminta masih ditunggu untuk dibuka.
Polemik ini mengingatkan pada perdebatan sebelumnya tentang lembaga swadaya masyarakat yang dikritik karena menerima dana asing. Tuduhan sebagai proksi asing kerap muncul ketika lembaga tersebut mengkritik pemerintah. Namun, tuduhan itu tidak otomatis menjawab substansi laporan yang mereka terbitkan.
Kini, perdebatan bertumpu pada dua hal: capaian pemerintah yang disampaikan Fajar dan metode survei CELIOS yang dipersoalkan. Keterbukaan data dan penjelasan dari kedua pihak akan menentukan sejauh mana klaim masing-masing dapat diuji.***
