Partai Gerindra menelusuri kebenaran video viral soal pertemuan tokoh oposisi dengan Duta Besar Singapura. Dino Patti Djalal membantah dan menyebut narasi itu fiktif.
Partai Gerindra sedang mendalami kebenaran video viral yang menyeret nama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan pengamat politik Saiful Mujani.
Video itu disebut memuat dugaan pertemuan tokoh oposisi dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menyatakan partainya mencermati informasi yang beredar di media sosial tersebut.
“Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya pertemuan tokoh-tokoh antipemerintahan bertemu Dubes Singapura,” kata Bambang di Jakarta, Ahad (25/10/2026).
Dino Bantah dan Sebut Narasi Fiktif
Menanggapi tudingan itu, Dino Patti Djalal memastikan dirinya tidak berada di Jakarta saat isu tersebut mencuat. Ia menyatakan sedang berada di Perth, Australia, sejak 18 hingga 20 Oktober 2026 untuk menghadiri konferensi internasional tentang perubahan iklim.
“Itu unggahan fiktif dari tim siluman. Tampaknya mau menciptakan narasi ada kongkalikong,” ujar Dino. Ia juga menepis isu datang ke kedutaan bersama Saiful Mujani.
Rekaman video yang beredar hanya menampilkan area pagar depan Kedutaan Besar Singapura. Tidak ada visual yang menunjukkan Dino maupun Saiful memasuki kompleks kedutaan.
Dino tengah mempertimbangkan langkah hukum atas pencatutan namanya. Ia berencana melaporkan akun-akun penyebar informasi palsu kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Gerindra Tegaskan Pemerintah Terbuka Kritik
Bambang menegaskan kebebasan berpendapat adalah bagian sah dari demokrasi. Namun ia mengingatkan agar kritik tidak memuat agenda terselubung atau intervensi pihak asing.
“Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik. Tapi kritik tersebut hendaknya ditujukan untuk perbaikan tanpa ada sisipan kepentingan lain apalagi asing,” ujar Bambang.
Partai Gerindra melalui anggotanya di Komisi I DPR RI terus menelusuri isu ini. Mereka mewanti-wanti agar dinamika politik domestik tidak dimanfaatkan pihak luar.***
