KPK menyita empat mobil dalam perkara dana bencana BNPB. Sumber pembelian kendaraan dan hubungannya dengan transaksi pengadaan masih menjadi pertanyaan pembuktian.
Penyitaan BMW dari tersangka Richard Erlangga pada Jumat, 23 Oktober 2026, menambah mobil yang diamankan KPK dalam perkara dana siap pakai BNPB menjadi empat unit.
Barang bukti bertambah. Namun, hubungan kendaraan dengan transaksi pengadaan dan sumber pembeliannya masih perlu dijelaskan.
“Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Saudara RIC,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Sebelumnya, KPK menyita AION, BYD Atto 3 Superior, dan BMW dalam rangkaian penggeledahan pada 15–19 Oktober.
Ketiga mobil itu diamankan saat penggeledahan di rumah tersangka Bima Setiawan dan pihak terkait di Jakarta. Penyidik akan menganalisisnya untuk memperkuat pembuktian.
Menurut keterangan KPK, perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 13 Oktober. Lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Dari Kendaraan ke Transaksi Pengadaan
Penyitaan mobil memberi penyidik aset yang dapat ditelusuri. Pertanyaan berikutnya menyangkut siapa yang membayar, kapan pembelian dilakukan, dan siapa yang menggunakan kendaraan.
Dokumen kepemilikan dapat menunjukkan nama pemilik terdaftar. Namun, dokumen itu belum tentu menjelaskan sumber uang maupun pihak yang menikmati manfaat aset.
Dalam analisis redaksi, waktu pembelian kendaraan perlu dibandingkan dengan pencairan pembayaran proyek. Bukti transfer dan dokumen transaksi dapat membantu menguji hubungan keduanya.
Kesamaan waktu saja belum membuktikan bahwa kendaraan dibeli dari hasil korupsi. Penyidik tetap perlu menunjukkan rangkaian bukti yang menghubungkan uang, pembayar, dan penerimanya.
Penelusuran itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan BNPB.
KPK menduga sejumlah penyedia yang mendapat pengadaan melalui penunjukan langsung berafiliasi dengan Bima Setiawan.
Bima merupakan tersangka sekaligus adik Suharyanto, yang menjabat Kepala BNPB ketika operasi tangkap tangan berlangsung. Bima juga disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.
Dugaan afiliasi tersebut perlu diuji melalui kepemilikan, pengendalian perusahaan, serta hubungan transaksi. Hubungan keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana.
Pertanyaan pengadaan pun bermula sebelum pembayaran: siapa menentukan kebutuhan, mengusulkan penyedia, menilai harga, dan memeriksa barang yang diterima?
Kontrak dan dokumen penerimaan perlu dicocokkan dengan barang, waktu pengiriman, lokasi penggunaan, serta rekening penerima pembayaran.
Pencocokan itu penting untuk mengetahui apakah belanja benar-benar memenuhi kebutuhan penanganan bencana atau justru memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
Penyitaan Belum Menjawab Pemulihan Dana
Empat kendaraan yang diamankan masih menjadi bagian proses pembuktian. Penyitaan tidak otomatis berarti asal-usul seluruh aset telah dipastikan.
Nilai mobil juga tidak dapat langsung diperlakukan sebagai jumlah uang publik yang berhasil dipulihkan. Keterkaitan aset dengan perbuatan yang disangkakan masih harus dibuktikan.
Dalam keterangan penyitaan yang ditelusuri, KPK belum merinci sumber pembayaran pembelian setiap kendaraan. Lembaga itu menyatakan barang sitaan akan dianalisis lebih lanjut.
Karena itu, ukuran kemajuan perkara tidak cukup berhenti pada jumlah mobil atau daftar mereknya.
Publik perlu mengetahui bagaimana dana bencana dibelanjakan, apakah barang sampai dan berfungsi, serta siapa yang diduga memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Bagi redaksi, empat mobil tersebut menjadi pintu masuk untuk membaca aliran transaksi. Pembuktian berikutnya harus menjelaskan hubungan aset dengan penggunaan dana penanganan bencana. ***
