Menjelang Muktamar ke-35, muncul desakan untuk membedakan entitas struktural PBNU dengan kultural NU di tengah kian cair dan anonimnya pengendali organisasi ulama tersebut.
Pengasuh Pesantren Luhur Ciganjur, KH. Arief Rachman Hamid, meminta warga nahdliyin membedakan antara entitas Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 pada akhir Agustus mendatang. Menurutnya, konflik saat ini hanya berada di tingkat pengurus, bukan pada organisasinya.
“Tolong bedakan antara NU dan PBNU karena kedua hal tersebut adalah entitas yang berbeda. Yang konflik ada di PBNU, sedangkan NU-nya baik-baik saja,” kata Arief dalam Halaqoh Pra Muktamar NU ke-35 di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2026.
Ihwal kepemimpinan ke depan, Arief menekankan kriteria nakhoda PBNU di abad kedua ini. Ia menilai syarat utama memimpin organisasi bukanlah kepintaran berorasi, melainkan kerendahan hati untuk menyatukan umat.
“Kita sekarang ini perlu pemimpin yang mampu menyatukan umat. Harapan kedepannya, siapapun yang menjadi Ketua PBNU, diprioritaskan adalah orang yang mampu mendengarkan,” tuturnya.
Pengendali NU Makin Anonim
Selain isu kepengurusan, perubahan pusat pengaruh di tubuh organisasi turut menjadi sorotan. Cendekiawan Fachry Ali menilai pengendali NU saat ini tidak lagi berada pada figur tunggal, melainkan bergerak secara lebih cair.
“Pengendali NU kian lama kian anonim. Sulit lagi menunjuk secara pasti siapa yang sesungguhnya menentukan arah organisasi. Ada banyak pusat pengaruh yang bekerja secara bersamaan,” ujar Fachry dalam diskusi Kabla Muktamar.
Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Ahmad Suaedy, menambahkan pergeseran otoritas ini dipengaruhi transformasi digital. Digitalisasi memicu lahirnya pusat legitimasi baru di luar struktur formal.
Dinamika Otoritas Keagamaan
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Rektor Unusia, Syahrizal Syarif, menyoroti pasang surut hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah. Dinamika ini terus berubah dalam mencari format keseimbangan sejak kembali ke Khittah 1926.
Ketua PBNU Bidang Media, IT & Advokasi, Mohamad Syafi’ Alielha alias Savic Ali, berharap berbagai diskusi kritis menjelang muktamar dapat terkonsolidasi menjadi usulan resmi organisasi. “Saya kira kita semua berharap forum ini menghasilkan kebermanfaatan dan dapat menjadi materi pembahasan di Muktamar,” kata Savic. ***
