Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis delapan nama warga negara Indonesia yang disebutnya direkrut militer Rusia, lengkap dengan tanggal lahir. Kedutaan Rusia membantah. Pemerintah Indonesia masih memverifikasi. Tiga versi resmi kini saling berhadapan, dan tak satu pun sudah teruji.
Delapan nama itu muncul di laman resmi Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina, szru.gov.ua, pada 31 Agustus 2026.
Yuda Putra Pratama, kelahiran 9 Agustus 1997. Haryanto Dwi Kencana, 14 Juli 1983. Erwanda, 5 Agustus 1988. Ngangun Hudri Fadli, 17 September 1978. Muhammad Syaripudin, 3 Agustus 1994. M. Hadi Maulana, 7 April 1987. Wahyu Oktavian Iskandar, 22 Oktober 1985. Helmi Nuraha Hakim, 27 Januari 1983.
Semuanya disebut sudah menandatangani kontrak dengan angkatan bersenjata Rusia.
Ukraina memaparkan modus yang seragam: tawaran gaji tinggi, penugasan non-tempur, kewarganegaraan Rusia yang dipercepat, plus tunjangan sosial. Pola yang sebelumnya, menurut badan itu, dipakai untuk menjaring warga Nepal, Kuba, Kenya, dan India.
Sebagian dari mereka, masih menurut rilis yang sama, dikirim ke garis depan tanpa pelatihan memadai. Beberapa tewas dalam beberapa pekan pertama.
Tiga Pernyataan Resmi yang Saling Menyilang
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, membantah keterlibatan kantornya.
"Kantor perwakilan Rusia di mana pun di Indonesia sama sekali tidak melakukan rekrutmen untuk angkatan bersenjata Rusia," katanya. Ia mengakui warga asing memang bergabung secara sukarela, tetapi menampik peran kedutaan.
Kementerian Luar Negeri memilih menahan diri. Juru bicara Yvonne Mewengkang menyatakan informasi soal identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga keterlibatan masing-masing orang masih memerlukan verifikasi lanjutan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad justru sudah melangkah lebih jauh. Ia menyebut para korban diiming-imingi pekerjaan bergaji besar dan tidak mengetahui bahwa mereka akan dijadikan tentara.
Tiga pernyataan itu tidak berdiri di atas fakta yang sama. Yang satu menyebut korban penipuan, yang lain membantah adanya perekrutan, dan yang ketiga mengaku belum tahu.
Kejanggalannya terletak di celah antara ketiganya. Daftar Ukraina memuat tanggal lahir yang presisi — data yang seharusnya mudah diuji silang dengan basis data kependudukan dalam hitungan jam. Sampai artikel ini disusun, hasil pencocokan itu belum dibuka ke publik.
Perlu dicatat pula bahwa daftar tersebut dirilis oleh pihak yang sedang berperang melawan Rusia. Nilai pembuktiannya wajib diuji, bukan diterima bulat-bulat. Namun presisi datanya membuat daftar itu juga tak bisa diabaikan begitu saja.
Pasal 23 dan Tafsir yang Belum Selesai
Di sinilah persoalan hukumnya menumpuk.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden.
Tetapi tafsir atas pasal itu belum tunggal. Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra, pada 26 Januari 2026, menegaskan kehilangan kewarganegaraan tidak berlangsung otomatis. Prosesnya, menurut dia, menuntut prosedur administratif sebagaimana diatur Pasal 29 dan 30 undang-undang yang sama, ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2022.
Yusril mengibaratkannya dengan hukum pidana. Undang-undang menetapkan norma dan ancaman hukuman, tetapi tidak ada orang yang otomatis dipidana tanpa putusan pengadilan.
Kementerian Hukum sebelumnya pernah menyampaikan rumusan yang jauh lebih tegas: bergabung ke tentara asing secara hukum otomatis menggugurkan status warga negara.
Dua rumusan itu tidak sepenuhnya berdamai. Dan justru di celah itulah nasib delapan orang tersebut menggantung.
Menanggapi kasus terbaru, Yusril bersikap hati-hati. "Status kewarganegaraan seseorang tidak boleh kita tentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa yang harus dipastikan lebih dulu adalah siapa orangnya dan bagaimana proses perekrutannya berlangsung.
Pertanyaan yang belum terjawab justru yang paling menentukan: bila mereka benar direkrut lewat penipuan lowongan kerja, mereka berstatus korban tindak pidana perdagangan orang — dan negara berkewajiban melindungi. Bila mereka berangkat secara sadar, Pasal 23 menanti.
Sampai hari ini, pemerintah belum memilih pintu mana yang akan dibuka. Belum ada pula penyelidikan perdagangan orang yang diumumkan, dan belum ada satu pun nama agen perekrut yang disebut ke publik.
Bayang-Bayang Satria Arta Kumbara
Kasus ini bukan yang pertama, dan pola bantahannya pun terasa akrab.
Pada Juli 2025, publik mengenal Satria Arta Kumbara — bekas prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang desersi, terlilit utang dan judi daring, lalu bergabung ke militer Rusia. Ia belakangan memohon status warga negaranya dipulihkan.
Pada Agustus 2025, sebuah video memperlihatkan Satria dengan kepala diperban dan wajah berlumuran darah. Ia mengaku dikepung drone dan dihujani mortir. Setelah itu komunikasi terputus. Belakangan ia dikabarkan tewas, meski kabar tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.
Ketika kasus Satria mencuat, Duta Besar Rusia menyampaikan bantahan yang bunyinya nyaris identik dengan bantahan pekan ini: kedutaan tidak pernah merekrut siapa pun.
Setahun berlalu. Bantahan yang sama diulang. Prosedur verifikasi yang sama dijanjikan. Dan tidak ada satu pun agen perekrut yang pernah diseret ke pengadilan.
Modusnya sendiri bukan barang baru di negeri ini. Tawaran kerja bergaji besar yang berujung pada penyekapan sudah lama memakan korban di Kamboja dan Myanmar. Yang berubah hanyalah medannya. Dari ruang penipuan daring, kini ke parit pertempuran.
Delapan nama sudah beredar lengkap dengan tanggal lahir. Yang belum beredar adalah nama orang yang menawarkan pekerjaan itu kepada mereka.
Selama pertanyaan kedua belum dijawab, daftar yang pertama hampir pasti akan bertambah panjang.***
