Pemerintah sedang menelusuri kejanggalan dokumen akademik setebal 69 halaman terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didaftarkan untuk Nobel Perdamaian 2026. Dokumen ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi kelembagaan dan celah prosedur akademik.
Sebuah dokumen akademik setebal 69 halaman mendadak mengguncang ruang publik. Makalah yang membedah program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini didaftarkan sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis.
Kehadiran naskah ini segera memicu kecurigaan. Celah prosedural disoroti secara tajam melalui lampiran surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memakai nomor ND/KIE/001/I/2026.
Pihak Kemendagri sedang mempertanyakan keabsahan surat tersebut. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menyatakan bahwa institusinya sedang menelusuri kebenaran dokumen itu secara internal.
"Apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," Benni menjelaskan. Pernyataan resmi ini menegaskan bahwa validitas administrasi masih dipertanyakan.
Keganjilan Akademik yang Belum Diungkap
Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa makalah ini didaftarkan di dalam situs ssrn.com. Platform tersebut dikenal sebagai repositori digital yang mengumpulkan data akademik berbasis pracetak.
Makalah tersebut mengusung judul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth." Tajuk ini patut disorot mengingat program MBG baru saja diimplementasikan.
Nama Presiden Republik Indonesia diletakkan sebagai salah satu penulis. Beberapa akademisi dari lima kampus berbeda juga diklaim dilibatkan untuk menyusun naskah ini.
Mereka disebut berasal dari Universitas Borobudur, Universitas Negeri Jakarta, Management and Science University (MSU), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Universitas 17 Agustus 1945.
Namun, keganjilan segera dibongkar ketika pihak IPDN membantah klaim tersebut. Benni mengonfirmasi bahwa rektor IPDN sudah dihubungi dan institusi itu tidak pernah mengeluarkan surat dukungan apa pun.
Selain itu, Kemendagri juga sedang menelusuri pencatutan nama seorang staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bernama Azhar. Sejauh ini, hasil pemeriksaan internal tersebut belum dibuka ke publik, sehingga tuduhan tidak bisa disimpulkan sepihak.
Membedah Narasi dalam Abstrak
Abstrak makalah ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Action Design Research (ADR). Pendekatan ini diklaim memungkinkan penyempurnaan kebijakan melalui wawancara para pemangku kepentingan.
Teks tersebut menyebutkan bahwa program MBG meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok rentan. Narasi ini juga mengklaim adanya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara signifikan.
Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membenarkan bahwa investigasi sedang dilakukan secara intensif. "Lagi diinvestigasi," Qodari menyebutkan secara singkat di Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Sebuah akun X bernama @Txtdariugm ikut mengunggah penggalan dokumen ini ke media sosial. Unggahan tersebut mendulang 8.992 suka dan 1.779 posting ulang, namun dalang di balik penyebaran draf ini belum dijawab.
Mengingat Pola Pencatutan Historis
Kasus pencatutan nama pejabat tinggi dalam dokumen akademik sering kali ditemukan di Indonesia. Peristiwa ini mengulangi pola skandal jurnal predator yang kerap mencatut nama tokoh publik demi mendongkrak kredibilitas secara instan.
Pada beberapa kasus historis, para pejabat menemukan nama mereka disematkan dalam publikasi yang tidak pernah mereka tulis. Pola sistemik ini selalu memanfaatkan celah pengawasan pada repositori digital pracetak yang tidak mewajibkan proses peer-review ketat sebelum naskah ditayangkan.
Dalam kasus makalah MBG ini, motif sesungguhnya di balik pencatutan nama Presiden masih ditelusuri. Publik diimbau untuk menunggu kejelasan hingga hasil penyelidikan resmi diumumkan oleh pihak berwenang.
Pemerintah sudah mengambil langkah untuk membongkar dugaan pemalsuan ini secara institusional. Pihak kementerian sudah memberikan bantahan sejak awal, yang belum dijawab adalah: siapa aktor intelektual yang mendalangi fabrikasi akademik ini, dan mengapa institusi sebesar kepresidenan bisa dimanfaatkan namanya semudah itu? ***
