Nasional

Berhala Scopus Versi Akademisi: Mengejar Indeks, Melupakan Dampak Sosial

Berhala Scopus Versi Akademisi: Mengejar Indeks, Melupakan Dampak Sosial
Ilustrasi berhala bernama Scopus. Publikasi jurnal internasional Scopus dinilai membebani dosen, menciptakan industri instan berbayar, dan menggeser fokus kampus dari penyelesaian masalah lokal. - AI Generate

​Kewajiban publikasi jurnal internasional dinilai menggeser orientasi akademik. Riset kini berfokus pada administrasi kepegawaian dan indeks berbayar ketimbang dampak nyata bagi masyarakat.

​Dosen di sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Pekalongan Tuti menyatakan, pengukuran kinerja akademik di Indonesia masih terlalu menitikberatkan pada kuantitas indeks global. Kondisi ini memaksa akademisi mengejar angka demi jenjang kepangkatan.

​“Publikasi lokal kita perlu punya indikator alternatif agar penilaian tidak semata-mata berfokus pada publikasi internasional,” kata Tuti.

​Hal tersebut sejalan dengan berlakunya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 dan Keputusan Mendiktisaintek Nomor 39/KEP/2026. Aturan ini mengaitkan jenjang karier akademik secara ketat dengan jumlah luaran penelitian.

​Industri Publikasi dan Biaya

​Tuntutan publikasi melahirkan beban ganda bagi pengajar, terutama di perguruan tinggi swasta. Lektor hingga profesor kini diwajibkan menulis di jurnal terindeks Scopus atau Web of Science demi mengamankan tunjangan kerja.

​Kondisi ini memicu munculnya industri penyedia jasa percepatan publikasi. Dosen kerap merogoh kocek puluhan juta rupiah untuk biaya pemrosesan artikel, koreksi naskah, hingga jasa penerjemahan demi menghindari penolakan naskah.

​Dosen sebuah kampus negeri di Jakarta, Imam, menyoroti beban eksternal yang dialami akademisi. Keterbatasan kemampuan bahasa asing dan penguasaan perangkat pengutipan dinilai sering menghambat penelitian dosen.

​“Selain itu, beban administratif seperti akreditasi atau kepanitiaan kampus mengurangi fokus mereka dalam menulis karya ilmiah,” kata Imam.

​Menjauhnya Riset Persoalan Lokal

​Tekanan pemeringkatan ini turut dirasakan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penilaian kinerja peneliti saat ini sangat bergantung pada publikasi jurnal internasional bereputasi pada kuartil atas.

​Ihwal orientasi tersebut, riset yang berfokus pada usaha mikro, pertanian, tata kelola desa, hingga kebudayaan justru terpinggirkan. Padahal, pemerintah telah lama membangun ekosistem jurnal nasional melalui platform Sinta.

​Rinda menambahkan bahwa biaya publikasi global yang tinggi memunculkan ketimpangan peneliti. Kajian kebijakan lokal perlahan kehilangan panggung karena dinilai tidak memenuhi kriteria pasar penulisan global.

​Hingga berita ini ditulis, perwakilan kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai evaluasi regulasi luaran publikasi yang memberatkan sivitas akademika tersebut.

​Ancaman Integritas Ilmiah

​Fokus berlebih pada indeksasi memicu suburnya jurnal predator dan pelbagai praktik manipulasi. Sejumlah dosen tergoda menggunakan jasa makelar artikel atau mengutip tulisan sendiri secara tidak wajar demi menaikkan metrik peringkat.

​Dosen Jurusan Teknologi Pendidikan universitas negeri di Semarang, Iqdam, menegaskan pentingnya integritas keilmuan. Label bergengsi dari penerbit raksasa tidak selalu menjamin keabsahan dan kejujuran proses akademik di dalamnya.

​“Scopus atau indeksasi lain tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur kualitas ilmiah. Indikator penelitian tidak bisa disederhanakan menjadi satu ukuran semata,” kata Iqdam.

​Menurut Iqdam, sebuah riset seharusnya dinilai dari kebenaran data, ketepatan metode pengujian, serta kepatuhan proses reviu ilmiah dari hulu hingga hilir, bukan sekadar diukur dari kecepatan terbit artikel.

​Mengembalikan Peran Kampus

​Para akademisi sepakat mendorong regulator untuk merumuskan ulang definisi publikasi yang bereputasi. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan agar indeks global sekadar menjadi alat bantu literatur, bukan penentu mutlak nasib pengajar.

​Perguruan tinggi dituntut untuk kembali memprioritaskan misi utamanya dalam mencerdaskan bangsa. Dampak sosial dari inovasi teknologi tepat guna yang diterapkan di daerah harus diberi penghargaan setara dengan capaian jurnal internasional.

​Sebagai solusi, tata kelola jurnal nasional perlu diperkuat dan dijauhkan dari konflik kepentingan internal kampus. Pengelola jurnal lokal wajib diberikan insentif yang memadai guna meningkatkan standar kualitas tinjauan sejawat agar setara dengan standar global.

​“Keadaan ini ibarat negara membangun stadion jurnal nasionalnya sendiri, tetapi para dosen diwajibkan bertanding di luar negeri agar dianggap berprestasi. Saatnya kita berhenti menjadi pekerja administratif yang menyembah indeks, dan mulai mengevaluasi sistem agar riset ilmuwan kita kembali berdampak nyata bagi bangsa, bukan sekadar menebalkan kantong penerbit asing,” kata Iqdam.***