Pemerintah naikkan Pertamax 32 persen untuk selamatkan APBN. Tapi jika jutaan pengguna beralih ke Pertalite, beban subsidi justru bisa membengkak.
Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, berlaku mulai 10 Juni 2026. Kenaikan 32 persen ini merupakan yang pertama setelah Pertamina menahan harga selama tiga bulan.
Di balik angka itu ada cerita tekanan yang sudah lama menumpuk.
Mengapa Baru Sekarang Naik?
Jawabannya ada pada data harga minyak mentah Indonesia — atau yang dalam dunia energi disebut Indonesian Crude Price (ICP). Sederhananya, ICP adalah harga rata-rata minyak bumi yang diproduksi Indonesia dan dijual ke pasar dunia. Angka ini ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian ESDM dan menjadi acuan utama dalam menghitung harga keekonomian BBM dalam negeri, termasuk Pertamax.
ICP melonjak dari USD64,41 per barel pada Januari 2026, menembus USD102,26 pada Maret, mencapai puncak USD117,31 pada April, lalu sedikit melandai ke USD106,56 per barel pada Mei 2026.
Rata-rata ICP Januari–Mei 2026 sudah menyentuh USD91,86 per barel — jauh di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok USD70 per barel. Selisih itu yang memaksa pemerintah menanggung kompensasi besar ke Pertamina selama tiga bulan penuh.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menegaskan penyesuaian ini tak bisa lagi ditunda. "Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujar Fahmy kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Pertamax mengikuti formula harga pasar — bukan disubsidi — sehingga pemerintah pun tak perlu persetujuan DPR untuk menaikkannya. Timing-nya menunggu hasil evaluasi berkala atas rata-rata ICP periode sebelumnya, bukan harga harian real-time.
Paradoks: Hemat APBN, tapi Berisiko Bobol Subsidi
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengingatkan, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite membuat konsumen dihadapkan pada pilihan sulit. "Ada pekerja, pegawai, guru, ojol dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya. Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite," kata Media kepada wartawan.
Fahmy Radhi senada: jika migrasi konsumen ke Pertalite terjadi besar-besaran, tujuan mengurangi beban APBN justru tidak akan tercapai. Pemerintah menutup satu lubang fiskal, tapi berpotensi membuka lubang lain yang lebih besar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dampak inflasi dari kenaikan ini relatif terbatas. "Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Rabu (10/6/2026).
Namun ekonom Rizal mengingatkan, kelas menengah justru menghadapi tekanan ganda: tidak mendapat bantuan sosial, sekaligus harus menanggung kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak akan berubah hingga akhir tahun. "Tidak akan kami naikkan subsidi BBM. Insya Allah. Sampai akhir tahun," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Selasa (19/5/2026).
Janji itu masih berlaku — tapi semakin banyak pengguna Pertamax yang turun ke Pertalite, semakin berat biaya yang harus ditanggung negara untuk menepatinya.***
