Ribuan guru madrasah non-ASN di Jawa Tengah terpaksa menunda harapan mereka atas tunjangan profesi untuk paruh kedua 2026. Penundaan ini menyusul keterbatasan anggaran yang diumumkan Kanwil Kementerian Agama setempat, meski para pendidik terus menjalankan tugas di tengah keterbatasan.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab, menyampaikan bahwa alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak mencukupi untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) periode Juli hingga Desember 2026.
Melalui Surat Edaran B-1853/Kw.11.2/PP.00/07/2026 yang diterbitkan pada 8 Juli 2026, pihak kanwil menjelaskan situasi tersebut. Guru lulusan sertifikasi sebelum 2025 masih menerima haknya hingga akhir tahun. Sementara itu, rekan-rekan mereka yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2025 hanya terjamin hingga Juni.
Guru PPG 2025 Jadi yang Paling Terdampak
Bagi ribuan guru non-ASN madrasah, TPG bukan sekadar tambahan penghasilan. Tunjangan ini menjadi penyangga utama kebutuhan keluarga, terutama di tengah gaji pokok yang terbatas.
Penundaan ini langsung menyentuh guru lulusan PPG 2025. Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk enam bulan pertama, sehingga sisanya harus ditangguhkan sambil menunggu keputusan dari pusat.
Kanwil Kemenag Jateng kini mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pembayaran tunggakan baru bisa terealisasi jika dana tambahan dari pemerintah pusat disetujui.
Seorang guru madrasah lulusan PPG 2025 mengungkapkan kekecewaannya, "Ngenes. Kami harus puasa lagi."
Perencanaan Anggaran yang Dipertanyakan
Penundaan tunjangan profesi ini memicu pertanyaan tentang pengelolaan belanja rutin Kementerian Agama. Tunjangan tersebut seharusnya bisa diprediksi sejak awal, mengingat jumlah penerima sudah tercatat.
Seorang guru asal Semarang menyoroti, "Ini menunjukkan sebuah manajemen perencanaan yang buruk dari pemerintah. Bukankah tunjangan itu termasuk belanja rutin atau tetap? Bagaimana bisa DIPA meleset sebegitu jauh?"
Sementara itu, seorang guru MTs lain menambahkan, "Kalau untuk guru, negara ini rasanya sulit sekali. Selalu saja alasannya anggaran tidak cukup atau tidak ada."
Hingga berita ini ditulis, para guru di berbagai pelosok Jawa Tengah masih menanti kepastian dari pusat.***
