Xi Jinping menegaskan AI tidak boleh dikuasai satu negara saat membuka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai dan menyerukan kerja sama global dalam pengembangan teknologi tersebut.
Presiden China Xi Jinping meminta komunitas internasional membangun tata kelola kecerdasan buatan yang lebih terbuka dan adil. Dalam pidatonya di WAIC 2026 pada Jumat (17/7), ia menyoroti pentingnya akses teknologi bagi negara-negara berkembang.
Menurut Xi, pengembangan AI harus melibatkan banyak pihak dan tidak boleh menjadi alat dominasi satu negara. Ia juga menyatakan China siap memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional untuk mempercepat pembangunan kapasitas teknologi di berbagai kawasan.
“Pengembangan AI tidak boleh menjadi panggung solo bagi satu negara saja, melainkan sebuah simfoni dari kerja sama internasional,” kata Xi.
Ia menambahkan bahwa setiap negara perlu menghindari pendekatan yang terlalu mengaitkan AI dengan keamanan nasional. Menurutnya, keamanan suatu negara tidak boleh dibangun dengan mengorbankan negara lain.
Persaingan Global dan Ambisi China di Industri AI
Pernyataan Xi muncul di tengah meningkatnya persaingan teknologi antara China, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington memperketat pembatasan ekspor teknologi ke perusahaan China dengan alasan keamanan nasional.
Pada Mei lalu, Departemen Perdagangan AS kembali menegaskan aturan pengiriman semikonduktor ke anak perusahaan China di luar negeri. Kebijakan tersebut memperluas kewajiban izin ekspor untuk chip AI canggih bagi perusahaan yang memiliki induk usaha di China.
Di sisi lain, model AI buatan China terus berkembang dan mulai menyaingi teknologi asal Amerika Serikat. Selain menawarkan biaya yang lebih murah, sejumlah platform China juga berhasil menarik perhatian pengguna global.
Meski demikian, perkembangan sektor ini memunculkan perdebatan baru. Banyak pihak mengkhawatirkan pemanfaatan AI untuk kepentingan militer, serangan siber, hingga aktivitas kriminal.
Karena itu, Xi menegaskan bahwa manusia harus tetap memegang kendali penuh atas teknologi tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu membangun regulasi, sistem pengawasan, dan mekanisme tanggap darurat untuk mencegah penyalahgunaan AI.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta sistem tanggap darurat guna memastikan AI selalu berada di bawah kontrol manusia,” ujarnya.
Dalam praktiknya, AI telah menjadi salah satu pilar utama kebijakan industri China. Konsumsi harian token AI di negara itu bahkan melonjak hingga seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir.
Yang menarik, China juga memiliki keunggulan dalam pasokan energi untuk pusat data berskala besar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), kapasitas produksi listrik China saat ini mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas Amerika Serikat.***
