Mahfud MD menyebut produk akhir penyadapan Presiden dikirim ke Solo, tanpa bukti terbuka. Polri menyatakan motif tersangka masih didalami.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut produk akhir penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga mengalir hingga ke Solo.
Klaim itu beredar di tengah penyidikan kasus yang menjerat Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang diberhentikandari Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (04/11).
Mahfud, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikannya dalam sebuah siniar. Ia menyatakan, “Produk finalnya itu sampai ke Solo.”
Menurut Mahfud, data sadapan itu tidak berhenti sebagai tumpukan rekaman. Informasinya dianalisis untuk membaca arah pemerintah, lalu dicarikan cara untuk mengganggunya.
Istilah “geng Solo”, yang dalam wacana publik dikaitkan dengan Joko Widodo, presiden ketujuh, ikut disinggung dalam pembahasan itu. Mahfud tidak menjawab lugas soal keterkaitan Jokowi.
Apa dasar klaim itu?
Klaim tersebut, menurut Mahfud, bersumber dari bocoran informasi. Hingga Kamis (05/11) pagi, belum satu pun bukti terbuka yang ditunjukkan.
Mahfud menyatakan aliran data itu mesti dibuktikan di pengadilan. Ia juga menyinggung kemungkinan unsur makar, meski sangkaan itu belum diterapkan penyidik.
Ia menyatakan, “Hukuman mati dong kalau makar.”
Bareskrim Polri menetapkan Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada Selasa (03/11). Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri.
Mereka disangka melanggar Pasal 258 dan 332 KUHP baru serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman tertingginya 10 tahun penjara.
Polisi menduga penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga Oktober 2026, dengan sasaran pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha.
Dalam keterangan polisi yang sejauh ini terpublikasi, belum disebut ke mana hasil sadapan itu dikirim.
Bagaimana respons pihak lain?
Polri menyatakan perkara ini ulah oknum, bukan kebijakan institusi. Peran dan motif masing-masing tersangka masih didalami penyidik.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pasal makar belum dimasukkan dalam sangkaan. Menurut dia, prosesnya masih didalami.
Pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting meminta Joko Widodo menjelaskan kasus ini.
Hingga naskah ini ditulis, belum ditemukan tanggapan dari Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ataupun Polri atas klaim Mahfud.
Soal pengawasan, Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiutomo menilai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 hanya melibatkan Kepala Badan Reserse Kriminal.
Ia menyatakan, “Seolah-olah kabareskrim atau kapolri itu punya hak istimewa.”
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto meminta penyidikan tidak berhenti pada tiga jenderal, melainkan menelusuri siapa di balik penyadapan dan siapa penggunanya.
Menurut dia, perkara ini harus dibuka “seterang-benderangnya”.***
