Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia menolak surat edaran Badan Gizi Nasional yang menghentikan sementara distribusi MBG. Mereka menilai kebijakan itu berdampak sistemik pada mitra, UMKM, dan relawan.
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menyatakan keberatan terhadap penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah. Organisasi mitra penyelenggara MBG itu menolak Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 tertanggal 17 Juni 2026.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis yang telah menjadi dasar pelaksanaan program. "Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026, yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Penolakan terhadap surat edaran itu menjadi salah satu dari delapan poin aspirasi yang disampaikan GAPEMBI. Pada poin pertama, mereka menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
GAPEMBI juga menyatakan kesiapan menjadi pelaksana dapur MBG dengan standar kualitas tinggi dan profesional. Mereka mendukung langkah efisiensi anggaran, namun mendesak pengkajian ulang kebijakan penghentian sementara.
Dampak Sistemik ke Mitra dan UMKM
"Empat, desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik, baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan pemangku kepentingan yang lain," ujar Alven.
GAPEMBI meminta jaminan jangka panjang bagi para mitra dan yayasan yang telah berinvestasi dalam program. Mereka juga mendorong penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia agar pelaksanaan lebih efektif.
Organisasi itu menyoroti minimnya pelibatan mitra dalam pengambilan keputusan. Menurut mereka, berbagai kebijakan BGN kerap diputuskan sepihak tanpa konsultasi memadai dengan pihak yang menjalankan program di lapangan.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menjelaskan penghentian sementara dilakukan karena sekolah memasuki masa libur. BGN akan memanfaatkan periode itu untuk evaluasi menyeluruh.
Evaluasi mencakup kualitas makanan, kondisi fasilitas, proses memasak, standar kebersihan, hingga kualitas bahan pangan. Hasilnya menjadi dasar pembagian kategori SPPG. Dapur dengan layanan terbaik akan memperoleh insentif lebih tinggi.
BGN juga berencana melakukan moratorium pembangunan SPPG baru dan menghitung ulang skema insentif. Kemungkinan akan dikembalikan ke metode lama di mana jumlah insentif dikaitkan dengan jumlah penerima.***
* Ilustrasi Foto Utama: Kotak makan yang tertumpuk di dapur kosong menjadi simbol jeda sementara program MBG selama libur sekolah dan dampaknya bagi pelaksana lapangan.
